Sungai Penuh, Seriusnews.id – Pemerintah Kota Sungai Penuh memperkuat sinergi pengawasan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi untuk mengoptimalkan kinerja birokrasi. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memantapkan pengawasan intern pemerintah daerah demi terwujudnya tata kelola yang bersih dan tertib administrasi.
Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, Alpian, S.E., M.M., menyambut langsung kedatangan tim auditor negara tersebut dalam agenda audiensi resmi. Pertemuan koordinasi ini berlangsung terarah di Ruang Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Asisten II Setda Kota Sungai Penuh, Nasran, S.E., M.Si., turut mendampingi Sekda di meja pimpinan sepanjang diskusi berjalan. Jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh juga hadir memenuhi ruangan rapat.
Pertemuan lintas instansi ini membahas langkah konkret penguatan fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan kota. Diskusi berjalan interaktif dengan menaruh perhatian besar pada efektivitas pelaksanaan program kerja daerah.
Sinergi Strategis Kawal Pembangunan Daerah Lebih Akuntabel
Sekda Alpian menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian berkelanjutan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi. Ia menilai bimbingan teknis dari BPKP selama ini memberi dampak nyata bagi perbaikan sistem administrasi Pemkot Sungai Penuh.
Kerja sama yang solid terbukti mampu mendongkrak kualitas tata kelola birokrasi secara menyeluruh. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi pilar utama untuk menjaga arah kebijakan pembangunan kota.
Pihaknya memastikan seluruh agenda pembangunan harus berjalan efektif, efisien, transparan, serta akuntabel di setiap lini. Hal ini diperlukan agar dana publik benar-benar kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Penguatan pengawasan intern menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik,” ujar Alpian saat memaparkan arahannya. Ia berharap koordinasi dan pendampingan BPKP terus berlanjut agar seluruh kegiatan perangkat daerah selalu patuh pada regulasi hukum yang berlaku.
Komitmen Benahi Perencanaan Anggaran Demi Layanan Publik
Sekda Alpian menegaskan komitmen penuh jajarannya untuk membenahi seluruh alur manajemen pemerintahan daerah. Pembenahan mendasar tersebut mencakup fase perencanaan awal, penyusunan anggaran, implementasi program lapangan, hingga evaluasi kinerja berkala.
Kolaborasi yang makin erat ini diyakini mampu membekali aparatur sipil daerah dalam menghadapi dinamika persoalan birokrasi ke depan. Pemerintah kota menuntut setiap kepala instansi bekerja lebih cermat dan responsif terhadap rekomendasi auditor.
Jajaran OPD Pemkot Sungai Penuh wajib menindaklanjuti setiap poin arahan teknis serta masukan dari tim BPKP tanpa menunda waktu. Langkah tindak lanjut itu menjadi tolok ukur nyata dalam mendongkrak mutu pelayanan publik kepada warga kota.
Rangkaian audiensi dan koordinasi ini menandai langkah strategis pemerintah daerah dalam menegakkan kepatuhan hukum aparatur. Sinergi ini sekaligus memantapkan tekad bersama menuju visi pembangunan Kota Sungai Penuh yang semakin maju dan berintegritas tinggi.(ar)









