Jambi, Seriusnews.id – Pemerintah pusat tengah mematangkan rencana pengalihan gaji ASN dari perbankan konvensional ke lembaga keuangan mikro tersebut. Kebijakan baru ini berpotensi memukul stabilitas likuiditas PT Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Bank 9 Jambi secara signifikan.
Bank daerah tersebut memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pengelolaan rekening pegawai pemerintah daerah di seluruh Provinsi Jambi. Saldo gaji aparatur sipil negara selama ini menjadi penopang utama penghimpunan dana murah atau Current Account Saving Account.
Selain menopang simpanan, rekening payroll ini berfungsi efektif menekan risiko pembiayaan kredit pegawai. Lembaga perbankan daerah memanfaatkan kepastian arus kas bulanan tersebut guna menjaga kelancaran pengembalian pinjaman para abdi negara.
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai perbankan daerah menghadapi ancaman paling nyata dibanding bank umum nasional. Skala bisnis bank pembangunan daerah yang terpusat pada aparatur lokal membuat posisi keuangannya jauh lebih rentan terhadap goncangan likuiditas.
Ancaman Nyata Penurunan Dana Murah Perbankan Daerah Jambi
Perputaran gaji bulanan sekitar 6,7 juta pegawai negeri di seluruh Indonesia menyentuh angka Rp 33,5 triliun. Dari perputaran masif itu, saldo mengendap berbiaya rendah di sistem perbankan ditaksir mencapai angka Rp 7,8 triliun.
Simulasi kalkulasi menunjukkan migrasi 20 hingga 50 persen dana payroll ke koperasi bakal menyedot simpanan Rp 1,6 triliun sampai Rp 3,9 triliun. Penarikan dana murah sebesar itu tentu bakal langsung mengganggu keseimbangan neraca perbankan daerah.
BPD di seluruh nusantara sendiri mengelola total Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 770 triliun hingga pertengahan 2026. Keberadaan dana murah tersebut menopang penyaluran kredit daerah yang kini telah menembus angka Rp 673 triliun.
Manajemen Bank Jambi terpaksa mencari sumber pendanaan alternatif berbiaya tinggi seperti deposito jika simpanan aparatur menghilang. Lonjakan biaya dana ini otomatis menekan tingkat efisiensi bisnis sekaligus menggerus margin keuntungan bank milik pemerintah daerah.
Kekhawatiran sektor perbankan kini mulai merembet luas ke sektor pembiayaan konsumtif seperti fasilitas Kredit Pemilikan Rumah. Bank daerah selama ini menyalurkan pinjaman multiguna hingga kredit kendaraan bermotor lewat jaminan kepastian rekening penerimaan gaji.
Mekanisme potong gaji otomatis melalui sistem autodebet menjamin kelancaran pembayaran cicilan para nasabah aparatur setiap awal bulan. Kehilangan akses langsung terhadap rekening penggajian pegawai bakal memutus rantai pengawasan arus kas debitur secara mendadak.
Risiko Pembengkakan Kredit Macet Serta Beban Penagihan Lapangan
Ketiadaan fasilitas autodebet berpotensi memicu lonjakan angka rasio kredit bermasalah atau non-performing loan pada portofolio pinjaman pegawai. Bank Jambi juga mesti mengeluarkan biaya operasional penagihan yang jauh lebih besar guna mengejar tunggakan angsuran nasabah.
Pengamat mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan ini secara bertahap demi melindungi stabilitas sistem pembiayaan daerah. Kementerian terkait perlu memetakan ketahanan struktur pendanaan bank daerah sebelum resmi menerbitkan regulasi teknis di lapangan.
Pemerintah sebaiknya memosisikan koperasi simpan pinjam sebagai mitra penyalur tambahan atau channeling khusus di daerah pelosok. Skema kemitraan terbatas tersebut mampu menjangkau desa terpencil tanpa perlu mencabut fungsi rekening utama pada bank daerah.
Manajemen Bank Jambi juga harus mempercepat agenda transformasi layanan digital perbankan secara masif dan terukur. Langkah taktis ini wajib berjalan bersamaan dengan perluasan basis nasabah baru di luar kalangan pegawai negeri sipil.
Perseroan perlu melirik potensi sektor usaha mikro kecil menengah serta kalangan masyarakat umum secara lebih agresif. Kolaborasi kemitraan dengan koperasi berbadan hukum sehat dapat menjaga denyut perekonomian Provinsi Jambi tetap berjalan stabil dan berkelanjutan.(ar)









