Wacana Gaji ASN Pindah ke Koperasi Bayangi Likuiditas Bank Jambi

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 20 Oktober 2026 - 17:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Pegawai ASN di Jambi tampak berdiskusi serius mengenai rencana pengalihan gaji dari perbankan daerah ke koperasi.(poto: AI).

Ilustrasi Pegawai ASN di Jambi tampak berdiskusi serius mengenai rencana pengalihan gaji dari perbankan daerah ke koperasi.(poto: AI).

Jambi, Seriusnews.id – Pemerintah pusat tengah mematangkan rencana pengalihan gaji ASN dari perbankan konvensional ke lembaga keuangan mikro tersebut. Kebijakan baru ini berpotensi memukul stabilitas likuiditas PT Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Bank 9 Jambi secara signifikan.

Bank daerah tersebut memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pengelolaan rekening pegawai pemerintah daerah di seluruh Provinsi Jambi. Saldo gaji aparatur sipil negara selama ini menjadi penopang utama penghimpunan dana murah atau Current Account Saving Account.

Selain menopang simpanan, rekening payroll ini berfungsi efektif menekan risiko pembiayaan kredit pegawai. Lembaga perbankan daerah memanfaatkan kepastian arus kas bulanan tersebut guna menjaga kelancaran pengembalian pinjaman para abdi negara.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai perbankan daerah menghadapi ancaman paling nyata dibanding bank umum nasional. Skala bisnis bank pembangunan daerah yang terpusat pada aparatur lokal membuat posisi keuangannya jauh lebih rentan terhadap goncangan likuiditas.

Ancaman Nyata Penurunan Dana Murah Perbankan Daerah Jambi

Perputaran gaji bulanan sekitar 6,7 juta pegawai negeri di seluruh Indonesia menyentuh angka Rp 33,5 triliun. Dari perputaran masif itu, saldo mengendap berbiaya rendah di sistem perbankan ditaksir mencapai angka Rp 7,8 triliun.

Baca Juga :  Tuntut Temui Gubernur, Demo Aliansi Mahasiswa Jambi Memanas

Simulasi kalkulasi menunjukkan migrasi 20 hingga 50 persen dana payroll ke koperasi bakal menyedot simpanan Rp 1,6 triliun sampai Rp 3,9 triliun. Penarikan dana murah sebesar itu tentu bakal langsung mengganggu keseimbangan neraca perbankan daerah.

BPD di seluruh nusantara sendiri mengelola total Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 770 triliun hingga pertengahan 2026. Keberadaan dana murah tersebut menopang penyaluran kredit daerah yang kini telah menembus angka Rp 673 triliun.

Manajemen Bank Jambi terpaksa mencari sumber pendanaan alternatif berbiaya tinggi seperti deposito jika simpanan aparatur menghilang. Lonjakan biaya dana ini otomatis menekan tingkat efisiensi bisnis sekaligus menggerus margin keuntungan bank milik pemerintah daerah.

Kekhawatiran sektor perbankan kini mulai merembet luas ke sektor pembiayaan konsumtif seperti fasilitas Kredit Pemilikan Rumah. Bank daerah selama ini menyalurkan pinjaman multiguna hingga kredit kendaraan bermotor lewat jaminan kepastian rekening penerimaan gaji.

Mekanisme potong gaji otomatis melalui sistem autodebet menjamin kelancaran pembayaran cicilan para nasabah aparatur setiap awal bulan. Kehilangan akses langsung terhadap rekening penggajian pegawai bakal memutus rantai pengawasan arus kas debitur secara mendadak.

Baca Juga :  Aksi Bersih Sungai Siulak Mukai Kerinci Wujudkan Semangat Kemerdekaan RI

Risiko Pembengkakan Kredit Macet Serta Beban Penagihan Lapangan

Ketiadaan fasilitas autodebet berpotensi memicu lonjakan angka rasio kredit bermasalah atau non-performing loan pada portofolio pinjaman pegawai. Bank Jambi juga mesti mengeluarkan biaya operasional penagihan yang jauh lebih besar guna mengejar tunggakan angsuran nasabah.

Pengamat mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan ini secara bertahap demi melindungi stabilitas sistem pembiayaan daerah. Kementerian terkait perlu memetakan ketahanan struktur pendanaan bank daerah sebelum resmi menerbitkan regulasi teknis di lapangan.

Pemerintah sebaiknya memosisikan koperasi simpan pinjam sebagai mitra penyalur tambahan atau channeling khusus di daerah pelosok. Skema kemitraan terbatas tersebut mampu menjangkau desa terpencil tanpa perlu mencabut fungsi rekening utama pada bank daerah.

Manajemen Bank Jambi juga harus mempercepat agenda transformasi layanan digital perbankan secara masif dan terukur. Langkah taktis ini wajib berjalan bersamaan dengan perluasan basis nasabah baru di luar kalangan pegawai negeri sipil.

Perseroan perlu melirik potensi sektor usaha mikro kecil menengah serta kalangan masyarakat umum secara lebih agresif. Kolaborasi kemitraan dengan koperasi berbadan hukum sehat dapat menjaga denyut perekonomian Provinsi Jambi tetap berjalan stabil dan berkelanjutan.(ar)

Berita Terkait

Wako Alfin Pimpin Goro Akbar dan Serap Aspirasi Warga
Wako Alfin Lantik Pengurus DPD PKPS Sungai Penuh 2025–2030
Helneti Mesra Dilantik Jadi Anggota DPRD, Keterwakilan Perempuan Sungai Penuh Menguat
Pemkot Sungai Penuh Canangkan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK Perkuat Pelayanan Publik
Jalur Logistik Kembali Terbuka, Penanganan Longsor Tapan Batas Jambi Dipercepat
Rebutan Kursi DPR RI Jambi: Adirozal dan Masnah Bersaing Gantikan Almarhum Bakri
Jalur Pendakian Gunung Kerinci Resmi Buka Kembali, Wisatawan Wajib Pesan Tiket Daring
Pemkot Sungai Penuh Gandeng BPKP Jambi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 15:23 WIB

Wako Alfin Pimpin Goro Akbar dan Serap Aspirasi Warga

Minggu, 25 Oktober 2026 - 15:15 WIB

Wako Alfin Lantik Pengurus DPD PKPS Sungai Penuh 2025–2030

Selasa, 20 Oktober 2026 - 17:31 WIB

Wacana Gaji ASN Pindah ke Koperasi Bayangi Likuiditas Bank Jambi

Selasa, 20 Oktober 2026 - 14:50 WIB

Helneti Mesra Dilantik Jadi Anggota DPRD, Keterwakilan Perempuan Sungai Penuh Menguat

Senin, 19 Oktober 2026 - 12:06 WIB

Pemkot Sungai Penuh Canangkan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK Perkuat Pelayanan Publik

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade kembali melangkah ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta pada Rabu (4/11/2026).(poto: radarsumbar.com).

Regional

Andre Rosiade Temui Menteri PU, Dorong Proyek Vital Sumbar

Kamis, 5 Nov 2026 - 16:23 WIB

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) silaturahmi bersama puluhan jurnalis Sumatera Barat di Kota Bukittinggi pada Selasa (3/11/2026).(poto: radarsumbar.com).

Regional

LPS Siapkan Penjaminan Polis Asuransi Berlaku Januari 2028

Kamis, 5 Nov 2026 - 16:18 WIB

Wagub Vasko menghadiri Rapat Kerja Teknis Nagari Creative Hub Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. Acara bertema “Nagari Kreatif, Masyarakat Produktif, dan Berdaya Saing” ini berlangsung di Aula Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Sumatera Barat, Padang, Rabu (4/11/2026).(poto: radarsumbar.com).

Ekonomi

Wagub Sumbar Dorong Nagari Creative Hub Pacu Ekonomi Lokal

Kamis, 5 Nov 2026 - 16:14 WIB