Jakarta, Seriusnews.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti langsung bencana banjir bandang Padang yang melanda Sumatera Barat. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mendesak pemerintah agar segera mengoptimalkan langkah penanganan darurat di lapangan.
Puan menegaskan bahwa keselamatan seluruh masyarakat terdampak harus menjadi prioritas utama. “Tentunya bencana banjir bandang di Kota Padang menjadi keprihatinan bersama. Pemerintah perlu mengoptimalkan penanganan darurat serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Keselamatan warga yang utama,” kata Puan, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Guyuran hujan lebat memicu banjir bandang di Kota Padang sejak Sabtu (10/10/2026). Luapan air menerjang kawasan padat penduduk, terutama di wilayah Kecamatan Kuranji dan Nanggalo.
Arus air yang deras sempat menjebak puluhan warga di dalam rumah mereka. Tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi lebih dari 50 warga di kawasan Koto Tangah yang terisolasi akibat luapan sungai.
Petugas penyelamat menggunakan perahu karet dan bentangan tali untuk menjangkau titik-titik berbahaya. Kondisi tersebut memperlihatkan betapa mendesaknya kehadiran pertolongan cepat bagi masyarakat.
Puan menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh personel di lapangan. “Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang membantu masyarakat saat terjebak banjir,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Ketua DPR RI juga mengingatkan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi para korban. “Bagi keluarga yang menghadapi bahaya, pertolongan tepat waktu dan kepastian tempat berlindung sangat berarti untuk menjaga keselamatan orang-orang yang mereka cintai,” Politisi Fraksi PDI-Perjuangan menambahkan.
Bencana hidrometeorologi ini melanda tiga kecamatan serta enam kelurahan di Kota Padang. Dampak luapan air memaksa lebih dari 600 jiwa meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Petugas berwenang saat ini terus memutakhirkan data seluruh korban terdampak. Puan pun mendesak pemerintah pusat dan daerah bekerja sama membagikan bantuan logistik pokok secara merata.
“Selain evakuasi, bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu memberikan kepastian perlindungan bagi warga yang terpaksa meninggalkan rumah,” sebutnya.
Pemerintah Wajib Menjamin Fasilitas Pengungsian Ramah Kelompok Rentan
Puan menuntut ketersediaan fasilitas pengungsian yang aman serta memenuhi standar kesehatan. “Pastikan fasilitas kesehatan juga tersedia di tempat pengungsian. Termasuk bantuan selimut dan pakaian mengingat warga mengungsi tanpa persiapan,” jelas Puan.
Lokasi penampungan juga harus memberi kenyamanan ekstra bagi kelompok rentan. “Tempat pengungsian juga harus ramah anak, ibu hamil/menyusui, lansia, dan warga dengan kebutuhan khusus dan yang memiliki penyakit bawaan,” sambung mantan Menko PMK.
Warga membutuhkan jaminan nyata agar merasa tenang selama menjalani masa pengungsian. Kepastian tersebut meringankan beban pikiran warga mengenai harta benda dan tempat tinggal yang mereka tinggalkan.
“Ketika warga diminta mengungsi, mereka perlu merasa yakin bahwa keluarganya akan didampingi. Dukungan Pemerintah harus membantu mereka mengutamakan keselamatan dan memberi waktu untuk menunggu sampai keadaan benar-benar aman,” ungkap Puan.
Laporan pendataan sementara mencatat satu unit rumah mengalami rusak berat dan empat unit rusak sedang. Luapan banjir juga merendam sekitar 120 rumah warga serta memutus akses jalan utama di Kecamatan Kuranji.
Puan meminta pemerintah menyiapkan langkah rehabilitasi bagi bangunan tempat tinggal yang rusak. “Peralihan dari penanganan darurat menuju pemulihan perlu disertai kejelasan tanggung jawab dan kelanjutan bantuan bagi warga yang masih menghadapi kesulitan,” lanjutnya.
Pemerintah juga perlu merancang skema bantuan ekonomi bagi warga yang kehilangan mata pencaharian. Program tersebut mencegah masyarakat kembali terburu-buru ke kawasan rawan bencana karena tuntutan ekonomi.
“Dukungan yang berkesinambungan akan membantu mencegah keluarga kembali terlalu cepat ke kawasan berisiko karena tekanan ekonomi,” terang Puan.
Mitigasi Jangka Panjang Dan Perbaikan Tanggul Sungai Rusak
Puan menekankan bahwa instansi terkait wajib mendengarkan masukan warga dalam proses penataan wilayah. Keterlibatan masyarakat mempermudah penyusunan rencana pemulihan jangka panjang pascabencana.
“Keselamatan akan lebih terjaga ketika keluarga memiliki kepastian untuk menjalani masa pemulihan. Setelah keadaan membaik, mereka juga membutuhkan dukungan untuk kembali membangun kehidupan dengan pijakan yang lebih kuat,” imbuh cucu Bung Karno.
Langkah mitigasi bencana harus segera berjalan agar peristiwa serupa tidak berulang pada masa depan. “Termasuk perbaikan tanggul jebol di daerah aliran sungai yang berada di sekitar lokasi sebagai langkah antisipasi atas risiko terulangnya banjir di wilayah ini,” terang Puan.
DPR RI berkomitmen mengawasi seluruh proses penanganan darurat hingga tahap rehabilitasi di Kota Padang. “Kami berharap kerja bersama Pemerintah, DPR, petugas, relawan, dan masyarakat dapat membantu Padang melewati keadaan ini dengan lebih aman,” ucapnya.
Puan juga mendorong pemenuhan sarana penyelamatan yang memadai bagi seluruh tim SAR dan sukarelawan. Alat penyelamatan yang lengkap menjamin keselamatan personel saat menembus titik bencana berisiko tinggi.
“Pengabdian tim penyelamat perlu berjalan bersama komitmen dari Negara untuk menyediakan peralatan yang menjamin keamanan petugas dan warga, khususnya di saat-saat darurat,” pungkas Puan.(ar)
