Jakarta, seriusnews.id – Penetapan data desil bansos warga memicu keresahan mendalam bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah DKI Jakarta. Ketidaksesuaian angka statistik membuat keluarga miskin mendadak kehilangan hak penerimaan bantuan sosial serta bantuan pendidikan.
Puluhan warga mendatangi Posko Pengaduan Desil di Cipinang Muara, Jakarta Timur, untuk menuntut verifikasi ulang data mereka. Mereka mengeluhkan lonjakan desil ke kategori sejahtera meski kondisi kehidupan sehari-hari masih serba pas-pasan.
Salah seorang warga Cipinang bernama Suwarni (57) terpaksa merelakan bansos miliknya terhenti setelah bertahun-tahun menerima bantuan pemerintah. Sistem pendataan mendadak mencatat Suwarni memiliki aset berharga, padahal ia hanya mengandalkan kiriman gaji anaknya sebesar Rp1 juta sebulan.
Kondisi serupa mencekik Sri Wulandari (39), seorang ibu tunggal di Kramat Jati yang menghidupi anak berkebutuhan khusus. Wulandari masuk ke rentang desil 6 hingga 10 kendati bekerja serabutan sebagai pengemudi ojek online.
Penghasilannya kerap habis tergerus biaya sewa harian motor listrik sebesar Rp80.000, biaya kontrakan, dan kebutuhan dapur. Pengajuan bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anaknya bahkan selalu berujung penolakan sejak bangku sekolah dasar hingga SMP.
Nasib serupa menghantui Warsih (63), seorang buruh cuci berpenghasilan Rp800.000 sebulan yang mengurus administrasi kartu keluarga baru. Warsih cemas bantuan pangan beras dan santunan tunai miliknya mendadak lenyap karena angka desilnya belum muncul di sistem.
jeritan warga miskin jakarta kehilangan akses bantuan
Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto mendatangi posko aduan warga di Cipinang Muara untuk menerima berkas pengaduan secara langsung. Kehadirannya disambut seruan massa yang menuntut penurunan peringkat desil agar bantuan sosial mereka kembali mengalir.
Seorang warga bernama Desi mengadukan pemutusan sepihak KJP milik anaknya saat sang anak naik ke jenjang SMA. Warga lain bernama Ira yang berstatus janda kontrakan juga heran namanya melonjak masuk ke kelompok desil 9.
Ketua Umum Pospera Mustar Bona Ventura Manurung mendesak pihak BPS bergerak cepat memeriksa tumpukan keluhan masyarakat tersebut. Mustar memberikan tenggat waktu dua pekan kepada BPS untuk melakukan verifikasi ulang di lapangan demi mencegah kekeliruan fatal.
Kadarmanto menjelaskan bahwa sistem statistik membagi kesejahteraan penduduk ke dalam sepuluh kelompok menggunakan sekitar 41 variabel sosial ekonomi. Pihaknya menegaskan bahwa kepemilikan satu jenis barang tertentu tidak serta-merta mengangkat taraf hidup seseorang ke kelompok mapan.
Kondisi ekonomi keluarga bergerak sangat dinamis akibat pemutusan hubungan kerja, bertambahnya beban tanggungan, maupun musibah kematian kepala keluarga. Penggabungan data lama dari DTKS, P3KE, dan Regsosek memicu selisih waktu pendataan yang tidak lagi mencerminkan kenyataan hidup warga.
penolakan verifikasi kelurahan hambat pembaruan data warga
Warga sebenarnya berhak memperbarui data mandiri ke pihak BPS dengan melampirkan foto kondisi rumah serta surat rekomendasi lingkungan. Sayangnya, sejumlah lurah di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Utara menolak menandatangani surat verifikasi pengantar warga tersebut.
Kadarmanto menyayangkan penolakan para aparatur wilayah karena lurah memegang peranan krusial dalam mengenali kondisi riil warga setempat. BPS segera menghadap Sekretaris Daerah DKI Jakarta untuk menuntaskan hambatan birokrasi verifikasi di tingkat kelurahan ini.
Pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi yang sedang berjalan berpotensi besar menjadi rujukan utama untuk membenahi sengkarut data warga. BPS mengumpulkan data sensus terkini untuk merekam potret sosial ekonomi warga secara lebih utuh dan segar.
Pemerintah pusat tetap memegang wewenang penuh atas perbaikan data kependudukan nasional yang diperbarui berkala setiap tiga bulan sekali. Kadarmanto meminta warga menerima petugas sensus dengan tangan terbuka serta memberikan keterangan ekonomi yang sejujur-jujurnya di lapangan.(ar)
