Solok, seriusnews.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok memperkuat komitmen pelayanan publik melalui program Zona Integritas Disdukcapil Solok. Langkah strategis ini bertujuan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat setempat terhadap pengelolaan administrasi kependudukan.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Solok Romi Hendrawan menyampaikan informasi penting tersebut di Solok pada Kamis. Ia menegaskan bahwa proses penilaian ini menjadi sarana evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pembenahan pelayanan yang berlangsung selama ini.
Pihaknya terus menjalankan perbaikan layanan secara konsisten agar seluruh prosedur administrasi kependudukan berjalan sesuai prinsip transparansi. Romi memprioritaskan pembenahan sistemik ini demi mewujudkan akuntabilitas kerja di lingkungan dinas yang ia pimpin.
Disdukcapil Kabupaten Solok berupaya menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, transparan, serta profesional bagi seluruh warga. Petugas lapangan serta pegawai kantor wajib memberikan layanan terbaik karena pelayanan tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Tim Evaluasi Nasional Menilai Kualitas Pelayanan Publik Solok
Romi menekankan bahwa penguatan nilai integritas wajib menjadi budaya kerja harian bagi seluruh aparatur sipil negara. Penguatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai bentuk pemenuhan formalitas kriteria penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi semata.
Aparatur dinas harus memastikan warga menerima kepastian layanan yang transparan, mudah, dan bersih dari praktik yang tidak sesuai ketentuan. Seluruh jajaran aparatur berkomitmen penuh menjalankan tata kelola pelayanan yang jujur serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB mengevaluasi berbagai inovasi dan langkah pembenahan yang telah dilakukan oleh dinas. Prosedur evaluasi komprehensif tersebut membantu dinas mengidentifikasi aspek pelayanan publik yang masih memerlukan perbaikan secara berkelanjutan.
Pengawasan Internal Mencegah Praktik Korupsi Kolusi Dan Nepotisme
Selain meningkatkan mutu layanan masyarakat, jajaran dinas juga memperketat sistem pengawasan internal secara menyeluruh. Langkah pengawasan yang ketat ini efektif menutup celah timbulnya praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme di lingkungan kerja.
Dinas menerapkan tata kelola pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel demi mengoptimalkan pengawasan internal tersebut. Romi memastikan bahwa jajarannya akan menjadikan hasil penilaian tim nasional sebagai bahan evaluasi untuk terus membenahi kualitas pelayanan.
Pemerintah Kabupaten Solok memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan agenda pembangunan Zona Integritas di lembaga pelayanan ini. Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Zaitul Ikhlas menyampaikan bentuk dukungan tegas dari pihak pemerintah daerah tersebut.
Masyarakat Harus Merasakan Perubahan Layanan Publik Secara Nyata
Zaitul menjelaskan bahwa agenda pembangunan Zona Integritas memperkuat langkah reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Pelaksanaan program ini juga terbukti meningkatkan rasa percaya warga masyarakat terhadap efektivitas kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
Ia menilai indikator keberhasilan program Zona Integritas tidak hanya bersumber dari pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi semata. Keberhasilan utama justru muncul saat masyarakat merasakan perubahan nyata ketika mengurus berbagai dokumen kependudukan secara langsung.
Warga masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang berjalan lebih cepat, mudah, transparan, serta mengedepankan nilai integritas tinggi. Oleh karena itu, pihak pemerintah daerah terus mengawal proses perbaikan pelayanan publik ini agar dapat berjalan secara konsisten.
Pemkab Solok mendorong agar pembangunan Zona Integritas menghasilkan dampak positif berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Dampak perubahan nyata tersebut harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Solok tanpa terkecuali dalam jangka panjang.(ar)
