PADANG, seriusnews.id – Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD Kota Padang resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,8 triliun. Kedua pihak mengetok palu kesepakatan ini dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang pada Jumat (20/11/2026).
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye memimpin langsung jalannya persidangan bersama dua Wakil Ketua lainnya, Osman Ayub dan Jupri. Dari pihak eksekutif, hadir Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, serta Sekretaris Daerah Raju Minropa.
Jajaran Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga para asisten turut menyaksikan pengesahan arah kebijakan fiskal kota ini. Dalam sidang tersebut, pimpinan rapat mengawal tiga agenda penting sekaligus.
Ketiga agenda itu mencakup penetapan Rencana Kerja DPRD 2027, pendapat akhir fraksi atas Ranperda APBD 2027, serta penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang mendukung pengesahan rancangan anggaran tersebut. Ia menilai kerja sama erat antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama untuk mengeksekusi berbagai program unggulan daerah.
“Kami terus berupaya mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar dan kota sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota maju dan sejahtera. Karena itu, kami memastikan APBD Kota Padang mengarah pada program yang mewujudkan kejayaan kota,” ujar Fadly.
Fokus Infrastruktur dan Penguatan Ekonomi Baru
Memasuki tahun anggaran mendatang, Pemko Padang memprioritaskan pembenahan infrastruktur serta peningkatan mutu pelayanan publik. Pemerintah daerah juga mencari alternatif sumber pendanaan baru agar pembangunan tetap berjalan lancar di tengah keterbatasan fiskal.
Selain perbaikan fasilitas fisik, belanja daerah tahun 2027 menyasar kemandirian ekonomi masyarakat. Pemko Padang membidik beberapa titik strategis sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
“Kami memastikan pembangunan saat ini mampu membuka sektor pertumbuhan ekonomi baru. Pasar Raya Padang, Kota Tua, kawasan pinggir pantai, dan sektor gastronomi menjadi potensi yang terus kami kembangkan,” tegas Fadly.
Usulan 19 Ranperda dalam Propemperda 2027
Pada forum yang sama, Pemko Padang mengajukan 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke dalam Propemperda Tahun 2027. Daftar regulasi ini terbagi ke dalam tiga kategori, yakni 3 Ranperda rutin, 13 Ranperda lanjutan, dan 3 Ranperda baru.
Kategori rutin berisi Pertanggungjawaban APBD 2026, Perubahan APBD 2027, dan APBD 2028. Sementara itu, kelompok Ranperda lanjutan mengatur isu krusial seperti Pengelolaan Sampah, Penyandang Disabilitas, Kawasan Tanpa Rokok, hingga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026–2055.
Untuk menjawab tantangan tata kota modern, Pemko Padang menyiapkan tiga Ranperda baru. Ketiganya meliputi aturan Penyelenggaraan Pendidikan, Jaringan Utilitas Perkotaan, serta Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Perkotaan.
Fadly berharap keselarasan antara alokasi anggaran dan aturan hukum daerah segera membawa dampak nyata bagi warga. Ia meminta seluruh jajaran memastikan setiap program berjalan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat Kota Padang.(ar)









