Padang, Seriusnews.id — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa seluruh pihak wajib memprioritaskan keamanan pangan program MBG demi menjamin keselamatan anak-anak penerima manfaat. Ia menginstruksikan Satuan Tugas (Satgas) di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota untuk memperketat pengawasan harian di lapangan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar forum koordinasi pengawasan tersebut di Aula Kantor Gubernur, Padang, pada Senin (12/10/2026). Mahyeldi melarang keras kelalaian pengolahan makanan yang berisiko mengancam kesehatan para siswa penerima makanan.
Menurut Mahyeldi, program strategis nasional ini membawa misi ganda untuk perbaikan nutrisi anak sekaligus penggerak roda ekonomi daerah. Kendati demikian, tujuan mulia tersebut menuntut kepastian mutu hidangan yang higienis, bergizi, dan sehat saat anak-anak mengonsumsinya.
Pengawasan ketat harus menyentuh seluruh rantai operasional mulai dari penyediaan bahan pangan segar hingga pengemasan akhir. Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menjalankan sanitasi ketat serta memperhitungkan jarak waktu antara proses memasak dengan distribusi ke sekolah.
Pengawasan Menyeluruh Dari Hulu Hingga Distribusi Makanan
Mahyeldi menekankan pentingnya pembagian peran kerja yang jelas antarpetugas agar pengawasan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi lintas instansi ini bertujuan memangkas celah kesalahan guna mencegah terulangnya insiden keracunan hidangan di wilayah Sumatera Barat.
Gubernur juga mengeluarkan instruksi tegas terkait sanksi bagi penyedia jasa konsumsi yang melanggar standar kelayakan. Pemerintah daerah langsung menghentikan sementara operasional dapur MBG jika petugas menemukan indikasi kasus keracunan makanan di lapangan.
Penghentian sementara operasional dapur membuka ruang bagi tim gabungan untuk menggelar investigasi komprehensif. Pemerintah kabupaten dan kota bersama Satgas bertugas menuntaskan penanganan setiap laporan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain menjaga keamanan mutu makanan, Mahyeldi juga meminta jajaran pelaksana mengoptimalkan perputaran uang bagi warga sekitar dapur. Kehadiran dapur pengolahan makanan harus membuka pasar baru bagi para petani sayur dan peternak lokal di nagari.
Pemberdayaan Petani Lokal Demi Mendorong Perekonomian Nagari
Pemerintah Provinsi mengintegrasikan pasokan bahan baku makanan dengan fasilitas pembinaan daerah seperti Nagari Creative Hub dan Klinik UMKM. Kolaborasi program ini memacu kapasitas usaha rakyat sekaligus memperkuat daya saing komoditas pangan dari nagari.
Kebutuhan dapur yang bersumber dari hasil tani terdekat akan mendongkrak pendapatan masyarakat desa secara nyata. Kebijakan ini memastikan anggaran program langsung mengalir ke kantong para pelaku usaha kecil di sekitar lokasi layanan.
Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar Iqbal Ramadi Payana menyatakan koordinasi ini merapatkan barisan pemangku kepentingan dalam mengawal keamanan konsumsi. Forum berkala tersebut memetakan berbagai kendala lapangan sekaligus menyeragamkan batas standar mutu pangan olahan.
Pertemuan strategis ini mengumpulkan sekitar 100 peserta dari berbagai instansi teknis, koordinator wilayah SPPG, dan Satgas 19 kabupaten/kota se-Sumbar. Seluruh peserta menyepakati sistem pelaporan cepat agar petugas dapat menindaklanjuti potensi kendala distribusi secara sigap dan tepat sasaran.(ar)
