Padang, Seriusnews.id – Pemerintah Kota Padang tancap gas membenahi sistem pemungutan kas daerah. Melalui penjajakan kerja sama teranyar bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pembenahan difokuskan pada digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyambut langsung inisiatif ini dalam pertemuan di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (20/10/2026). Rombongan perbankan dipimpin oleh Senior Vice President Institutional Group BRI Kantor Pusat, Edi Setiawan.
Pertemuan tersebut mematangkan strategi integrasi sistem perbankan ke pos-pos penerimaan daerah. Sejumlah sektor publik yang langsung menyentuh masyarakat sehari-hari menjadi target implementasi tahap awal.
Fadly menegaskan, modernisasi cara bayar ini bakal menutup celah kebocoran anggaran sekaligus meringankan beban administrasi warga. Masyarakat tak perlu lagi repot menyiapkan uang tunai saat berurusan dengan layanan publik.
Pengelolaan pendapatan yang tercatat otomatis lewat sistem digital juga menciptakan transparansi penuh. Langkah ini selaras dengan target jangka panjang Padang menuju kota sehat dan pusat gastronomi dunia.
Fokus Sasaran Retribusi Parkir, Sampah, dan Pajak
Pemerintah daerah memetakan sektor-sektor strategis yang selama ini rawan kendala pembayaran konvensional. Sektor parkir jalan umum, retribusi pengelolaan persampahan, hingga transaksi kuliner menjadi prioritas utama.
Selain retribusi harian, digitalisasi juga menyasar kewajiban berkala seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pola pembayaran akan ditata fleksibel melalui skema harian, bulanan, maupun tahunan.
Pihak perbankan menyiapkan beragam kanal transaksi agar mudah dijangkau berbagai lapisan masyarakat. Warga nantinya bisa memilih cara pembayaran yang paling akrab bagi mereka.
Opsi tersebut meliputi pemindaian QRIS, tapping kartu elektronik BRIZZI di lapangan, hingga setoran via aplikasi BRImo. Keragaman instrumen ini memangkas waktu antre dan meminimalkan kontak fisik uang kertas.
Edi Setiawan menyatakan, pihaknya mengerahkan unit khusus proyek pemerintahan untuk memastikan sistem berjalan stabil. Jaringan kantor cabang dan agen bank yang luas diharapkan mempercepat transisi warga ke transaksi nontunai.
Perkuat Ekosistem Kuliner dan Skema Lapangan
Kerja sama lintas instansi ini tidak berhenti pada urusan setoran kas daerah semata. BRI turut mengarahkan dukungannya untuk mendongkrak daya saing sektor kuliner khas Minang.
Dukungan perbankan menyentuh penguatan transaksi nontunai bagi pelaku usaha makanan, program sertifikasi halal, hingga edukasi standar kebersihan gerai. Rangkaian program ini menopang ambisi Padang menjadi rujukan kuliner global.
Guna mengeksekusi rencana tersebut, tim perbankan tingkat regional segera berkolaborasi dengan jajaran birokrasi daerah. Mereka menyelaraskan kebutuhan perangkat pemda dengan fitur teknologi yang tersedia.
Pembahasan teknis ini melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. Sinergi ini memastikan setiap instrumen yang terpasang tepat sasaran dan langsung berfungsi optimal di lapangan.(ar)
