Sumatera Barat, seriusnews.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat strategi fiskal daerah dengan mendorong optimalisasi aset daerah serta pengembangan pembiayaan kreatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Pemerintah daerah menilai langkah ini penting di tengah dinamika fiskal yang terus berubah.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal tersebut saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (22/6/2026). Ia membahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 serta perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi mengapresiasi masukan dan dukungan dari DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Ia juga menyoroti dukungan DPRD atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
DPRD dan Pemprov Perkuat Evaluasi Pengelolaan Keuangan
Mahyeldi menyebut seluruh pandangan fraksi DPRD menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan. Ia juga mengarahkan perangkat daerah untuk menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi secara lebih serius.
Ia menegaskan pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan DPRD dalam pembahasan lanjutan di tingkat komisi dan perangkat daerah. Dengan cara itu, pemerintah ingin meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Pemerintah provinsi juga memanfaatkan hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dasar perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Mahyeldi menyoroti pengelolaan aset daerah yang selama ini belum berjalan maksimal. Ia mendorong perangkat daerah memperbaiki pendataan, penataan, dan pemanfaatan aset agar lebih produktif dan memberikan nilai ekonomi.
Sejumlah fraksi DPRD sebelumnya menilai aset daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah jika pemerintah mengelolanya secara lebih tertib dan terarah. Pemerintah daerah merespons masukan tersebut dengan mempercepat penataan aset di seluruh sektor.
Pemprov Sumbar juga menargetkan aset daerah tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Pemprov Kembangkan Sukuk dan Obligasi Daerah
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov Sumbar menyiapkan skema pembiayaan kreatif melalui penerbitan Sukuk dan obligasi daerah. Pemerintah daerah menggunakan instrumen ini untuk memperkuat pembiayaan pembangunan tanpa menambah beban masyarakat.
Mahyeldi menyebut Sumbar menjadi salah satu daerah yang paling siap mengimplementasikan Sukuk daerah di Indonesia. Pemerintah bahkan telah mempelajari berbagai praktik pembiayaan kreatif di tingkat internasional.
Islamic Development Bank juga memberi perhatian terhadap kesiapan Sumbar dalam pengembangan skema pembiayaan tersebut. Pemerintah daerah terus memperkuat kajian untuk memastikan implementasi berjalan optimal.
Potensi Remitansi Perantau Didorong Jadi Sumber Ekonomi
Pemerintah daerah juga menggarap potensi remitansi perantau Minangkabau yang mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun. Pemprov Sumbar mendorong pengelolaan potensi tersebut melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dan nagari.
Mahyeldi menilai pengelolaan dana perantau dapat memperkuat struktur ekonomi daerah jika diarahkan ke sektor produktif. Karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan komunitas perantau.
Mahyeldi menegaskan pemerintah daerah tetap menjaga keberlanjutan pembangunan meski menghadapi tekanan fiskal. Ia meminta seluruh perangkat daerah terus menghadirkan inovasi dalam pembiayaan dan pengelolaan program.
Ia menegaskan pembangunan tidak boleh berhenti dalam kondisi apa pun. Pemerintah daerah bersama DPRD terus mendorong terobosan agar manfaat pembangunan dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, Sekretaris Daerah, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumatera Barat.(ar)
