Sumatera Barat, seriusnews.id – Bencana galodo dan longsor yang terus berulang di kawasan Lembah Anai menunjukkan pentingnya mitigasi bencana Lembah Anai dengan pendekatan preventif. Praktisi Geographic Information System (GIS) Sumatra Barat, Timtim Deby Purnasebta, meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mengubah pola penanganan dari respons darurat menjadi pencegahan berbasis data.
Menurut Timtim, kejadian berulang di koridor Jalan Padang–Bukittinggi memperlihatkan tingginya kerentanan kawasan. Karena itu, semua pihak perlu mengelola risiko sebelum bencana kembali terjadi.
Bencana Berulang Tunjukkan Tingginya Risiko Kawasan Lembah Anai
Dalam lima tahun terakhir, Lembah Anai beberapa kali mengalami bencana yang mengganggu jalur transportasi utama Sumatera Barat. Galodo melanda kawasan itu pada 11 Mei 2024. Galodo dan longsor kembali terjadi pada 27 November 2025. Longsor berikutnya terjadi pada 24 Juni 2026 di Kilometer 66+700.
Timtim menilai rangkaian peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Pemerintah tidak boleh hanya berfokus membuka akses jalan setelah bencana.
“Ketika kejadian serupa terus berulang pada lokasi yang sama, pertanyaan yang harus diajukan bukan lagi seberapa cepat jalan dibuka kembali, melainkan mengapa risiko pada koridor tersebut terus berulang,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).
Selama ini pemerintah membersihkan material longsor, mengerahkan alat berat, lalu memperbaiki badan jalan. Langkah tersebut memang penting karena masyarakat membutuhkan akses transportasi yang kembali normal.
Namun, Timtim menilai pola itu belum menyelesaikan akar persoalan. Penyebab utama bencana masih belum ditangani secara menyeluruh.
Karakter Alam Tingkatkan Ancaman Longsor Dan Galodo Berulang
Timtim menjelaskan Lembah Anai memiliki kondisi geomorfologi yang kompleks. Jalan nasional berada di lereng curam Pegunungan Bukit Barisan. Jalur tersebut juga berbatasan langsung dengan Sungai Batang Anai.
Kondisi itu membuat kawasan menghadapi dua ancaman sekaligus. Lereng berpotensi memicu longsor. Sungai berpotensi menimbulkan erosi, sedimentasi, dan banjir bandang.
Daerah Aliran Sungai Batang Anai menerima aliran dari Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikek. Saat hujan deras mengguyur wilayah hulu, debit sungai meningkat tajam. Air kemudian membawa batu, lumpur, kayu, dan sedimen ke bagian hilir.
Timtim menegaskan hujan bukan penyebab utama longsor. Hujan hanya menjadi pemicu terakhir. Sebelumnya, lereng sudah mengalami pelapukan, pemotongan, gangguan drainase, perubahan tutupan lahan, atau erosi di bagian kaki lereng.
Teknologi Geospasial Bantu Pemetaan Risiko Secara Akurat
Timtim menegaskan keberhasilan mitigasi tidak boleh diukur dari cepatnya penanganan setelah bencana. Pemerintah harus mampu mengenali, memetakan, dan mengelola risiko sejak awal.
Sebagai praktisi GIS, ia mendorong pemanfaatan teknologi geospasial. Analisis tersebut menggabungkan data Digital Elevation Model (DEM), kemiringan lereng, kondisi geologi, jenis tanah, curah hujan, jaringan sungai, tutupan lahan, riwayat longsor, dan jaringan jalan.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya membutuhkan peta. Pemerintah juga memerlukan profil risiko spasial yang terus diperbarui.
Data tersebut membantu pemerintah menentukan prioritas penguatan lereng. Pemerintah juga dapat memperbaiki drainase, memasang sistem peringatan dini, dan mengatur lalu lintas sesuai tingkat risiko.
Infrastruktur Dan Tata Ruang Harus Berbasis Analisis Risiko
Timtim juga menyoroti ketahanan jaringan transportasi di Sumatera Barat. Pengalaman di Lembah Anai menunjukkan bahwa ketergantungan pada satu koridor utama dapat mengganggu mobilitas masyarakat. Distribusi logistik dan aktivitas ekonomi juga ikut terdampak saat bencana terjadi.
Menurutnya, pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi melalui koridor Kayu Tanam–Tambangan memiliki nilai strategis. Jalur itu dapat menjadi alternatif ketika akses utama terganggu.
Meski begitu, setiap pembangunan koridor baru harus berlandaskan kajian risiko kebencanaan. Analisis geospasial yang komprehensif juga harus menjadi dasar sejak tahap perencanaan.
Timtim juga meminta pemerintah memasukkan pendekatan preventif ke dalam kebijakan tata ruang. Menurutnya, setiap keputusan pemanfaatan ruang akan menentukan tingkat risiko yang diterima generasi mendatang.
“Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga harus berbasis pada pemahaman menyeluruh terhadap karakter bentang alam,” ujarnya.
Ia menilai Lembah Anai telah berkali-kali memberi pelajaran penting. Selama pemerintah hanya mengejar pembukaan jalan setelah longsor, siklus kerusakan akan terus berulang.
Timtim menegaskan pembangunan harus menghasilkan infrastruktur yang aman, andal, dan mampu bertahan dalam jangka panjang.
“Longsor mungkin tidak selalu dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat dikurangi apabila setiap kebijakan pembangunan didasarkan pada data, ilmu pengetahuan, tata ruang berbasis risiko, dan pemanfaatan teknologi geospasial secara konsisten. Pada akhirnya, membangun jalan bukan sekadar menghubungkan dua titik, melainkan membangun ketangguhan,” pungkasnya.(ar)
