Jakarta, seriusnews.id – Pemerintah mempercepat integrasi data lintas kementerian dan lembaga melalui Portal Perlinsos Digital bansos. Oleh karena itu, langkah terpadu ini dihadirkan untuk memangkas risiko bantuan salah sasaran di tengah masyarakat.
Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi Aris Kurniawan menegaskan penentuan penerima bantuan tidak lagi bertumpu pada satu data. Sebagai gantinya, sistem terintegrasi baru kini menghimpun rincian informasi dari pelbagai kementerian.
Selain itu, pemerintah ingin memastikan bantuan sosial hanya mengalir kepada warga yang benar-benar berhak. Melalui data yang padu, potensi kekeliruan pendataan pun bisa ditekan secara substansial.
Verifikasi Otomatis Melalui Integrasi Data Lintas Kementerian
Secara teknis, sistem anyar tersebut menjalankan verifikasi data calon penerima secara otomatis dan menyeluruh. Proses verifikasi ini mencakup informasi kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga daya listrik.
Untuk memantau perkembangannya, tim Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kemkomdigi langsung meninjau lokasi uji coba sistem. Peninjauan lapangan tersebut berlangsung di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, pada Selasa (28/7/2026).
Dalam mendukung sistem ini, Kemkomdigi menyiapkan infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) sebagai basis penyimpanan terpadu. Lebih lanjut, Kemkomdigi juga mengoperasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) demi kelancaran lalu lintas data.
Dengan demikian, infrastruktur digital canggih tersebut mendukung pertukaran data antar lembaga secara aman dan real-time. Hasilnya, teknologi ini mempercepat verifikasi sekaligus menghapus potensi pendaftaran ganda.
Perlindungan Data Pribadi Dan Mekanisme Sanggah Warga
Di samping itu, sistem baru memudahkan petugas mengidentifikasi warga yang mengalami perubahan dinamika ekonomi. Bahkan, pemerintah juga membuka ruang koreksi lewat mekanisme sanggah bagi publik.
Sehingga, warga dapat langsung memperbaiki data personal apabila menemukan ketidaksesuaian laporan di lapangan. Langkah transparan ini dinilai mampu menjamin hak setiap warga penerima manfaat.
Namun demikian, seluruh prosedur pertukaran data tetap mengandalkan persetujuan pemilik data sesuai UU PDP. Dalam hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membentengi proses tersebut dengan pengaman Cryptography as a Service.
Sebab, pengamanan enkripsi berlapis dari BSSN menjamin kerahasiaan identitas warga tetap terjaga ketat. Akibatnya, masyarakat tidak perlu cemas terhadap risiko kebocoran data pribadi.
Surabaya Catat Capaian Pendataan Tertinggi Secara Nasional
Hingga saat ini, uji coba Portal Perlinsos Digital bansos sudah menjangkau 43 kabupaten dan kota. Dari seluruh wilayah tersebut, Kota Surabaya tampil terdepan dengan mencatatkan angka rekor keberhasilan pendataan.
Bahkan, capaian pemutakhiran data warga di Surabaya telah menyentuh angka spektakuler 99,82 persen. Oleh sebab itu, keberhasilan kota ini menuai apresiasi tinggi dari pejabat pemerintah pusat.
Selanjutnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari memuji komitmen penuh Pemkot Surabaya dan warga. Pengalaman Surabaya membuktikan bahwa efektivitas teknologi bergantung pada kolaborasi nyata.
Pada akhirnya, Qodari menegaskan pemerintah sedang membangun kepercayaan publik melalui data akurat dan adil. Ke depan, keandalan sistem interkoneksi ini diproyeksikan menjadi fondasi utama digitalisasi pelayanan publik nasional.(ar)
