Jakarta, seriusnews.id – Pemerintah kini merancang regulasi baru terkait skema penyaluran BBM agar tepat sasaran kepada masyarakat penerima manfaat. Rencana pembatasan BBM bersubsidi Pertalite ini menyasar kelompok masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan ekonomi teratas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana pembatasan tersebut usai menggelar pertemuan strategis dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kedua menteri menyepakati penataan ulang distribusi BBM subsidi demi menjaga keadilan alokasi anggaran negara.
Pemerintah menilai penyaluran Pertalite selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran karena kelompok ekonomi atas masih menikmati subsidi. Langkah penataan sistem penyaluran ini bertujuan melindungi anggaran subsidi ratusan triliun rupiah agar benar-benar menjangkau warga berhak.
dynamic data system menjadi basis acuan utama untuk menyaring penerima BBM bersubsidi secara nasional. Pemerintah menggunakan sistem klasifikasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memetakan tingkat kesejahteraan keluarga.
Skema Pengelompokan Desil Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
Sistem DTSEN membagi seluruh populasi keluarga di Indonesia ke dalam sepuluh tingkatan yang disebut sebagai desil. Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan pemeringkatan tersebut mulai dari tingkat kesejahteraan terendah hingga yang paling tinggi.
Desil 1 merepresentasikan sepuluh persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dalam keseluruhan strata populasi. Sebaliknya, desil 10 menandakan sepuluh persen kelompok keluarga yang memegang tingkat kesejahteraan ekonomi paling tinggi.
Pemerintah menetapkan desil 9 dan 10 sebagai sasaran utama dari kebijakan pembatasan akses pembelian Pertalite. Gabungan kedua desil ini mencakup total 20 persen keluarga berpenghasilan atau berkesejahteraan teratas di Indonesia.
Desil 9 mengacak sepuluh persen keluarga pada strata 80 hingga 90 persen tingkat ekonomi nasional. Sementara itu, desil 10 memuat sepuluh persen keluarga teratas yang memiliki kapasitas finansial paling mapan.
BPS mengurutkan posisi kesejahteraan setiap keluarga secara relatif dalam populasi untuk menentukan masuk ke desil tertentu. Jika terdapat 270 keluarga, petugas membaginya menjadi sepuluh kelompok yang masing-masing berisi 27 keluarga secara berurutan.
Indikator Penetapan Peringkat Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi
Penetapan posisi desil sebuah keluarga tidak semata-mata bergantung pada besaran nilai nominal pendapatan harian maupun bulanan. Pemerintah menerapkan rangkaian indikator komprehensif untuk mengukur tingkat kesejahteraan nyata dari setiap rumah tangga di lapangan.
Petugas menilai variabel fisik tempat tinggal, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, hingga kepemilikan aset berharga milik keluarga. Selain itu, kondisi demografi, jumlah anggota keluarga, serta kepemilikan unit usaha turut memengaruhi hasil pemeringkatan tersebut.
Pendapatan nominal yang tinggi tidak otomatis menempatkan sebuah keluarga ke dalam desil tertentu tanpa perhitungan variabel lain. Setiap indikator memberikan bobot penilaian yang membentuk gambaran utuh mengenai posisi relatif sosial ekonomi keluarga tersebut.
Tingkat kesejahteraan dalam satu desil juga tidak seragam karena setiap rumah tangga memiliki variasi kondisi ekonomi. Pemeringkatan ini merefleksikan posisi relatif suatu keluarga jika dibandingkan dengan seluruh populasi penduduk di wilayah Indonesia.
Pemerintah menegaskan bahwa status desil masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai pembaruan data berkala. Perubahan kondisi ekonomi suatu keluarga secara langsung akan memengaruhi posisi desil mereka dalam basis data DTSEN.
Saat ini pemerintah sedang menyiapkan mekanisme teknis penerapannya secara cermat agar transisi kebijakan berjalan mulus. Pemerintah berkomitmen memastikan anggaran subsidi BBM ratusan triliun rupiah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kelompok sasaran.(ar)
