Jakarta, seriusnews.id – Ekonomi digital Indonesia terus tancap gas dengan mencatatkan nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) sebesar USD99 miliar pada 2025. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025, capaian ini menjadi amunisi utama bagi perusahaan rintisan lokal. Dengan demikian, para pendiri startup memiliki modal kuat untuk menarik pendanaan global sekaligus memperluas bisnis ke luar negeri.
Selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyoroti betapa besarnya potensi pasar dalam negeri. Saat ini, Indonesia menampung sekitar 287 juta penduduk. Jumlah tersebut bahkan menyumbang 42 persen dari total populasi kawasan Asia Tenggara.
“Indonesia menawarkan skala yang memadai untuk membangun bisnis sekaligus jangkauan regional untuk terus berkembang,” ujar Meutya dalam acara NTT Startup Challenge 2026 Pitch Day di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Menurut Meutya, keunggulan Indonesia bukan sekadar angka populasi yang masif. Lebih dari itu, masyarakat di berbagai daerah memiliki karakteristik ekonomi dan kebutuhan harian yang sangat beragam.
Oleh karena itu, kondisi demografis tersebut menciptakan laboratorium alami yang ideal bagi pelaku startup. Perusahaan rintisan bisa menguji kelayakan model bisnis di tengah komunitas yang berbeda. Setelah itu, mereka dapat berekspansi ke segmen pasar baru di tingkat regional.
Empat Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi
Namun, pemerintah menyadari bahwa potensi pasar besar tidak akan maksimal tanpa fondasi kokoh. Kementerian Komunikasi dan Digital pun terus mematangkan ekosistem inovasi. Tujuannya agar perusahaan rintisan mampu tumbuh secara berkelanjutan di tengah persaingan global.
Secara khusus, langkah strategis pemerintah bertumpu pada empat fokus utama:
-
Memperluas pemerataan akses infrastruktur digital hingga ke pelosok daerah.
-
Meningkatkan kapasitas dan kualitas talenta digital nasional.
-
Memfasilitasi pertemuan antara pelaku startup dengan investor global.
-
Menciptakan kepastian regulasi yang adaptif terhadap laju teknologi baru.
Di sisi lain, Meutya menekankan bahwa regulasi memegang peran krusial dalam membangun kepercayaan publik maupun investor. Aturan main yang jelas harus mampu menciptakan persaingan usaha yang adil. Pada saat yang sama, regulasi juga wajib melindungi kepentingan masyarakat luas sebagai pengguna layanan digital.
“Pemerintah berperan untuk memperkuat fondasi inovasi dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur digital, mengembangkan talenta, memfasilitasi investasi, serta yang terpenting, menciptakan kepastian regulasi yang lebih baik, dan membangun kepercayaan publik,” tegas Meutya.
Dorong Produktivitas Sektor Riil dan UMKM
Selain itu, geliat industri teknologi tanah air tercermin dari pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,35 persen pada 2025. Pemerintah tentu tidak ingin capaian impresif ini hanya dinikmati perusahaan aplikasi semata.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital mengarahkan pemanfaatan teknologi untuk mendongkrak produktivitas sektor riil. Solusi digital buatan startup lokal diharapkan mampu memodernisasi sektor manufaktur, pertanian, dan perikanan. Bahkan, teknologi ini juga menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengintegrasikan solusi digital ke dalam sektor manufaktur, pertanian, perikanan, serta UMKM, guna meningkatkan produktivitas dan daya saing di seluruh sektor ekonomi,” jelas Meutya.
Pada akhirnya, Meutya memastikan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendirian dalam membesarkan ekosistem ini. Sinergi erat antara pembuat kebijakan, pelaku industri, pemodal, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Melalui kolaborasi tersebut, ekonomi digital Indonesia akan terus memimpin di kawasan ASEAN.(ar)
