Medan, seriusnews.id – Pemerintah Kota Padang meraih predikat Terbaik I kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) tingkat Sumatera. Penghargaan ini hadir dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III di Kota Medan, Rabu (11/11/2026) malam.
Selain trofi kehormatan, pemerintah pusat mengucurkan dana insentif daerah sebesar Rp855.500.000 bagi Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat tersebut. Pemko Padang akan memanfaatkan anggaran segar itu untuk memperkuat program pelayanan masyarakat pada tahun mendatang.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyerahkan langsung trofi penghargaan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Padang, Didi Aryadi. Didi hadir mewakili Wali Kota Padang dalam malam penganugerahan bergengsi tersebut.
Seusai acara, Didi Aryadi menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas perhatiannya terhadap kinerja daerah. Pemantauan rutin dari pusat dinilai efektif memacu aparatur daerah dalam meningkatkan mutu layanan publik.
“Intinya kita sangat mengapresiasi pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, yang selalu memonitoring pekerjaan-pekerjaan pemda, terutama terkait pelayanan publik,” ujar Didi Aryadi.
Skor IKL dan Kepatuhan Ombudsman Jadi Penentu Kemenangan
Tim penilai pusat menetapkan Kota Padang sebagai pemenang setelah melalui tahapan evaluasi yang ketat. Optimalnya kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menjadi faktor utama yang mengantarkan Padang ke peringkat teratas.
Dukungan penuh dari kebijakan kepala daerah membuat jajaran Disdukcapil mampu mengeksekusi inovasi layanan secara maksimal. Kemendagri juga mencatat skor Indeks Kinerja Layanan (IKL) Kota Padang menempati posisi tertinggi di wilayah Sumatera.
“Ada beberapa indikator dari Kemendagri yang membuat kita berhasil meraih penghargaan ini. Pertama penilaian kinerja dari Disdukcapil yang di-support kepala daerah untuk melakukan pelayanan sebaik-baiknya, dan nilai IKL kita termasuk tertinggi di regional,” urai Didi merinci proses penilaian.
Panitia pusat turut menerapkan mekanisme penentu atau tie-breaker saat menemukan daerah dengan nilai kinerja dan skor IKL yang berimbang. Dalam situasi tersebut, juri memakai hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman RI sebagai tolok ukur akhir.
Rekam jejak kepatuhan layanan publik Kota Padang terbukti sangat kuat dan meyakinkan. Hasil evaluasi Ombudsman itu sekaligus mengunci gelar Terbaik I bagi Pemko Padang dan menyisihkan puluhan pemerintah daerah lain di Sumatera.
Sinergi Pimpinan Daerah dan Ujung Tombak Lapangan
Didi menegaskan bahwa pencapaian tingkat nasional ini lahir dari kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan. Sinergi antara arah kebijakan pimpinan daerah dan eksekusi teknis di lapangan berjalan selaras.
Ia secara khusus menyoroti peran pembinaan pimpinan daerah yang konsisten mengawal reformasi birokrasi pelayanan warga. Arahan tersebut memotivasi petugas pelayanan untuk bekerja cepat, transparan, dan bebas pungutan liar.
“Prestasi ini tentu tidak terlepas dari arahan, dukungan, dan pembinaan dari Bapak Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Bapak Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir,” tegas Didi.
Ia juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai Disdukcapil Kota Padang yang bertugas setiap hari melayani warga. Dedikasi mulai dari kepala dinas hingga staf lapangan membuahkan pengakuan nyata di level nasional.
“Terima kasih juga atas dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran Disdukcapil Kota Padang, mulai dari kepala dinas sampai ke jajaran staf yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkas Didi.(ar)
