Jambi, seriusnews.id – Pemerintah Kabupaten Batang Hari menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Tebo. Pertemuan penting ini berlangsung di Ruang Pola Kecil Kantor Bupati Batang Hari pada Selasa (03/11/2026). Kedua pihak membahas pembaruan kerja sama antar-daerah di wilayah perbatasan.
Asisten Administrasi Umum Setda Batang Hari menyambut langsung rombongan dari Kabupaten Tebo. Langkah ini bertujuan memperbarui kesepakatan lama antara kedua kabupaten. Penyesuaian ini mengikuti aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2020.
Regulasi tersebut mengatur tata cara kerja sama antar-daerah secara transparan. Kesepakatan baru ini memberi kepastian hukum bagi kedua pemerintah kabupaten. Mereka dapat menjalankan berbagai program lintas wilayah secara terarah.
Sinergi Layanan Publik dan Infrastruktur Perbatasan
Pemkab Batang Hari mendorong kemudahan urusan administrasi bagi warga perbatasan. Jalur birokrasi yang rumit harus segera selesai. Langkah ini membantu warga agar cepat mendapat dokumen resmi dan layanan publik.
Kerja sama lintas wilayah ini memegang peran sangat penting. Sinergi ini mempercepat pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan juga menjadi lebih efektif.
Pengelolaan bersama dapat menghemat anggaran daerah secara signifikan. Penyelesaian proyek fisik di lapangan juga berjalan lebih cepat. Warga Batang Hari dan Tebo akan segera menikmati akses jalan yang lebih baik.
Keterlibatan Lintas Dinas Pemkab Tebo
Pemkab Tebo mengirim pejabat dari berbagai dinas teknis ke rapat ini. Kehadiran lintas sektor menunjukkan keseriusan kedua pihak. Mereka siap menyusun agenda kerja nyata di perbatasan.
Dinas Sosial P2PA dan Disnakerkop-UKM hadir dalam pertemuan tersebut. Kedua dinas fokus pada program perlindungan sosial warga. Mereka juga mendorong pertumbuhan ekonomi usaha kecil di wilayah perbatasan.
Dinas PUPR, Disdukcapil, dan Dinas PDK turut memperkuat koordinasi ini. Dinas PUPR mengawal pembangunan jalan dan jembatan. Disdukcapil mempermudah dokumen kependudukan warga. Sementara itu, Dinas PDK fokus pada pemerataan akses sekolah.
Dinas Kesehatan, Disdamkarmat, serta Satpol PP juga ikut mengawal rapat ini. Dinas Kesehatan menjamin akses fasilitas medis di batas wilayah. Disdamkarmat dan Satpol PP bersiap menangani kondisi darurat secara cepat.
Sinergi instansi ini menghapus sekat administratif antar-wilayah. Kedua kabupaten optimistis kerja sama ini membawa dampak positif bagi masyarakat.(ar)
