Sumatera Barat, seriusnews.id – Ratusan Relawan MBG Sumbar mendatangi Kantor DPRD Sumatera Barat pada Kamis (25/6). Mereka meminta pemerintah tetap menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah karena penghentian operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdampak langsung terhadap penghasilan para relawan.
Aliansi Relawan MBG Sumatera Barat menggelar aksi secara damai. Para peserta meminta pemerintah bersama pihak terkait meninjau kembali kebijakan yang menghentikan sementara operasional dapur SPPG selama peserta didik menjalani libur sekolah.
Penghentian Operasional Dapur Kurangi Penghasilan Para Relawan MBG
Koordinator Lapangan aksi, Aliman Antoris, mengatakan penghentian operasional dapur langsung mengurangi pendapatan ratusan relawan. Selama ini mereka menggantungkan penghasilan dari Program Makan Bergizi Gratis.
Relawan menjalankan berbagai tugas di dapur MBG. Mereka bekerja sebagai juru masak, pencuci ompreng, petugas distribusi, dan tenaga pendukung lainnya.
Aliman menjelaskan sebagian besar relawan mengandalkan upah harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itu, penghentian operasional dapur membuat banyak keluarga kehilangan sumber pendapatan.
“Banyak relawan yang sangat bergantung pada program ini. Ketika dapur berhenti beroperasi, otomatis mereka kehilangan pemasukan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga,” ujar Aliman.
Menurutnya, relawan menerima upah sekitar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu setiap hari. Pengelola program membayarkan upah tersebut setiap dua pekan sesuai ketentuan yang berlaku.
Relawan Dorong Penyaluran Makanan Kepada Kelompok Rentan Masyarakat
Aliman berharap pemerintah tidak menghentikan Program Makan Bergizi Gratis selama libur sekolah. Ia menilai pemerintah masih bisa melanjutkan program dengan sasaran penerima manfaat yang berbeda.
Ia mengusulkan pemerintah menyalurkan makanan bergizi kepada ibu hamil, bayi, dan balita melalui jaringan posyandu di berbagai daerah. Langkah itu membuat dapur SPPG tetap beroperasi sekaligus menjaga manfaat program bagi masyarakat.
Menurut Aliman, keberlanjutan program juga membantu pelaku usaha kecil yang memasok kebutuhan dapur. Aktivitas dapur ikut menggerakkan perputaran ekonomi di daerah.
Para relawan juga menyoroti Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang menjadi dasar penghentian sementara operasional dapur. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut agar tidak merugikan relawan maupun pihak lain yang bergantung pada program MBG.
DPRD Sumbar Siap Menindaklanjuti Aspirasi Para Relawan MBG
Relawan dari Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman mengikuti aksi tersebut. Mereka datang untuk menunjukkan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.
Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menemui para peserta aksi di halaman Kantor DPRD Sumbar. Ia mendengarkan seluruh aspirasi yang mereka sampaikan mengenai dampak penghentian sementara operasional dapur MBG.
Muhidi memastikan DPRD Sumbar akan menindaklanjuti aspirasi para relawan. DPRD akan menjadikan seluruh masukan sebagai bahan pembahasan untuk mencari solusi terbaik bagi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis selama masa libur sekolah.
Para relawan berharap pemerintah segera mengambil keputusan yang mampu menjaga keberlangsungan program. Mereka juga berharap pemerintah tetap memperhatikan penghasilan relawan dan manfaat program bagi masyarakat.(ar)
