Lombok Barat, seriusnews.id – Gubernur Mahyeldi Hadiri Raker Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026). Kehadiran ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyelaraskan program prioritas nasional.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menilai forum tahunan ini memiliki nilai yang sangat strategis bagi seluruh kepala daerah. Melalui wadah ini, para gubernur dapat merumuskan langkah kolaboratif untuk mempercepat pembangunan di daerah masing-masing.
Tantangan pembangunan saat ini menuntut kerja sama yang jauh lebih erat dan terintegrasi antarpemerintah provinsi. Mahyeldi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan kesulitan menghadapi berbagai kendala jika hanya berjalan sendiri-sendiri tanpa kemitraan.
Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia
Sejumlah pejabat teras dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ikut mendampingi Gubernur Mahyeldi dalam menyukseskan agenda penting ini. Tampak hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri di barisan undangan resmi.
Selain itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ezeddin Zain serta Kepala Biro Adpim Nolly Eka Mardianto turut mengawal jalannya rapat kerja. Kehadiran tim lengkap ini memperlihatkan keseriusan Sumbar dalam mengadopsi tata kelola pemerintahan yang modern.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto secara resmi membuka rapat kerja yang berlangsung sangat dinamis ini. Dalam sambutannya, Wamendagri menyoroti pentingnya kepemimpinan yang transformatif serta integritas yang kokoh di tingkat daerah.
Kemendagri Tekankan Pentingnya Koordinasi Rutin Daerah
Bima Arya menjelaskan bahwa para gubernur mengemban dua peran yang sangat penting sekaligus dalam sistem ketatanegaraan. Mereka mengabdi sebagai kepala daerah otonom sekaligus perwakilan resmi pemerintah pusat di wilayah administrasi mereka.
Oleh karena itu, gubernur wajib membangun komunikasi yang intensif dan harmonis dengan pemerintah kabupaten serta kota. Koordinasi yang baik menjamin seluruh kebijakan dari pusat dapat terlaksana secara konsisten di tingkat lokal.
Menteri Dalam Negeri juga meminta para gubernur untuk menyelenggarakan rapat koordinasi berkala bersama bupati, wali kota, dan perangkat daerah. Mereka bisa memanfaatkan teknologi pertemuan daring maupun tatap muka langsung untuk menyinkronkan program pembangunan.
Pemimpin Harus Hadir Langsung Eksekusi Program
Pemerintah pusat mencontohkan komitmen koordinasi ini melalui pelaksanaan rapat pengendalian inflasi nasional yang rutin bergulir setiap hari Senin di Jakarta. Kemendagri meminta pemerintah daerah meniru kedisiplinan tersebut demi menjaga stabilitas ekonomi rakyat.
Wamendagri juga mendesak para kepala daerah untuk mengawal langsung pelaksanaan program strategis, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Kepemimpinan kepala daerah harus menyentuh level implementasi dan tidak boleh lepas tangan dengan menyerahkannya penuh kepada bawahan.
Para pemimpin daerah saat ini juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari isu batas wilayah, pemenuhan janji kampanye, hingga dinamika media sosial. Melalui forum APPSI, daerah-daerah dapat saling menginspirasi dengan membagikan kisah sukses tata kelola mereka.
Rapat kerja nasional yang mempertemukan para kepala daerah seluruh Indonesia ini berlangsung selama dua hari penuh hingga Jumat (17/7/2026). Seluruh jajaran gubernur, pengurus, serta dewan pakar APPSI berkomitmen merumuskan solusi terbaik demi kemajuan bangsa.(ar)
