Jakarta, Seriusnews.id–Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengakui satu hal penting: program Makan Bergizi Gratis belum berjalan sempurna.
Ia tidak menutupinya. Di depan anggota DPR, Selasa (20/5/2026), Prabowo berbicara lugas. Ada dapur MBG yang tidak beres. Ada pengelola yang bekerja di luar aturan. Pemerintah pun langsung bergerak.
Tidak tanggung-tanggung. Pemerintah menutup lebih dari 3.000 dapur MBG karena banyak pelanggaran dalam pengelolaannya.
“Kita mengakui dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di DPR.
Nada bicara Prabowo terdengar tegas. Menurutnya, pengelola program MBG tidak boleh bekerja sembarangan. Apalagi program itu menyangkut makanan anak-anak, ibu hamil, dan masyarakat miskin.
Karena itu, ia membuka pintu pengawasan selebar-lebarnya.
Prabowo bahkan meminta anggota DPR, kepala daerah, hingga masyarakat ikut mengawasi dapur-dapur MBG di daerah masing-masing. Jika menemukan pelanggaran atau kualitas makanan yang buruk, mereka diminta segera melapor.
“Silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan. Segera akan kita tindak,” ujarnya.
Program MBG memang menjadi salah satu proyek sosial terbesar pemerintahan Prabowo. Nilainya sangat besar. Jangkauannya juga luas.
Setiap hari, program itu kini menjangkau 62,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Jumlah itu mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil. Pemerintah juga berencana menambah penerima manfaat untuk sekitar 500 ribu lansia yang hidup sendiri dan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan bergizi.
Bagi Prabowo, program ini bukan sekadar membagikan makanan gratis.
Ia menegaskan negara wajib hadir mengurus rakyat kecil. Terutama warga yang hidup dalam keterbatasan.
“Kaum miskin harus diurus oleh negara,” katanya.
Namun di balik angka besar itu, pekerjaan rumah pemerintah masih panjang.
Penutupan ribuan dapur menunjukkan pengawasan program MBG belum berjalan mudah. Sebab program ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pengelola dapur, pemasok bahan pangan, hingga penyalur makanan ke penerima manfaat.
Kesalahan kecil saja bisa memicu dampak besar.
Karena itu, pemerintah kini memilih langkah keras. Begitu menemukan pelanggaran, pemerintah langsung menutup dapur yang bermasalah.
Prabowo tampaknya tidak ingin kelalaian di lapangan merusak program unggulannya. Ia sadar, keberhasilan MBG bukan hanya soal jumlah penerima, tetapi juga kualitas makanan dan tata kelola yang bersih.
Publik kini menunggu: apakah pengawasan ketat itu benar-benar berjalan sampai ke bawah, atau hanya keras di pidato saja. (al/*)
