Sumatera Barat, seriusnews.id – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya menerapkan tata lingkungan berbasis lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, langkah strategis ini menjadi evaluasi krusial setelah provinsi tersebut menghadapi rentetan bencana hidrometeorologis.
Selain itu, ia menyampaikan arahan penting tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Tata Lingkungan 2026 di Universitas Andalas, Padang. Bahkan, forum tersebut mempertemukan jajaran pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, serta kalangan akademisi.
Evaluasi Kebijakan Tata Ruang Berbasis Bencana Hidrometeorologis
Selanjutnya, Mahyeldi mengingatkan bahwa bencana alam memberikan pelajaran yang sangat mahal bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat. Akibatnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya menghitung besarnya kerusakan tanpa membenahi sistem perencanaan tata ruang.
Sementara itu, bencana hidrometeorologis yang terjadi sebelumnya memberikan dampak besar pada lebih dari 296 ribu jiwa masyarakat. Dampaknya, peristiwa tragis ini merenggut 264 korban jiwa dan memaksa 10 ribu warga mengungsi.
Selain kerugian jiwa, kerusakan fasilitas publik juga menelan angka fantastis sebesar Rp33,3 triliun. Oleh sebab itu, Pemprov Sumbar kini mengusulkan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp21,4 triliun.
Lebih lanjut, Gubernur mendorong seluruh pihak menerapkan prinsip Build Back Better dalam memulihkan kawasan terdampak bencana. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur baru wajib memperhitungkan risiko ekologis agar bencana serupa tidak terulang kembali.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Sumbar mengevaluasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang RP2LH secara menyeluruh. Di samping itu, pemerintah juga merevisi dokumen RTRW dan KLHS demi menjaga keseimbangan ekosistem daerah.
Hasil evaluasi tersebut kemudian memperkuat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-314-2025 tentang D3TLH. Sejalan dengan hal itu, keputusan ini menjadi acuan wajib bagi penyusunan RPJMD 2025–2029 dan dokumen perencanaan lainnya.
Strategi Pengelolaan Sampah Dari Hulu Ke Hilir
Di samping penataan ruang, Gubernur Mahyeldi memberikan perhatian khusus pada masalah penanganan sampah yang belum optimal. Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh instansi pemerintah dan sekolah untuk mengolah sampah langsung dari sumbernya.
Bahkan, para pegawai kantor pemerintahan provinsi kini menjalankan aksi kurve setiap pagi sebelum mengawali aktivitas kerja. Akibat kebijakan ini, kebiasaan positif tersebut berhasil membangun budaya peduli lingkungan di tempat kerja secara konsisten.
Pada saat yang sama, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyambut baik langkah progresif Pemprov Sumbar. Namun, ia menekankan bahwa teknologi modern di hilir tidak akan berjalan efektif jika masyarakat mengabaikan pemilahan sampah di hulu.
Oleh sebab itu, Kementerian LH terus mendorong pemanfaatan teknologi Refuse Derived Fuel bagi daerah berproduksi sampah rendah. Melalui teknologi ini, industri mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif yang sangat berguna bagi pabrik semen.
Selain mendorong RDF, pemerintah pusat juga berkomitmen menghentikan praktik open dumping di berbagai tempat pemrosesan akhir. Karenanya, penilaian Adipura dan PROPER kini memberikan bobot lebih besar pada efektivitas pengelolaan sampah daerah.
Sinergi Akademisi Dan Integrasi Data Ekologis Daerah
Kemudian, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa Sumatera Barat merupakan satu kesatuan ekologis yang utuh dan saling terikat. Karena hal tersebut, pembangunan di kawasan hulu, tengah, dan hilir harus berjalan terintegrasi tanpa terhalang batas administratif.
Sementara itu, hutan, kawasan mangrove, dan daerah aliran sungai berperan penting sebagai infrastruktur alam penopang kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib menjaga kawasan lindung ini agar fungsi ekologisnya tetap berjalan seimbang.
Di sisi lain, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Akibatnya, Universitas Andalas dan perguruan tinggi lainnya perlu menyumbang riset berbasis sains untuk mendukung keputusan politik.
Akhirnya, penerapan prinsip satu data, satu peta, dan satu basis pengetahuan lingkungan terus mengalami penguatan. Dengan langkah ini, seluruh pemangku kepentingan memiliki acuan informasi yang sama dalam merancang pembangunan daerah.(ar)
