Sungai Penuh, seriusnews.id – Masyarakat meluapkan amarah atas pelaksanaan Bimtek BPD Sungai Penuh yang menggelar agenda mewah di Grand Hotel Kota Jambi. Publik mengecam keras penghamburan dana hingga ratusan juta rupiah ini di tengah gencarnya seruan efisiensi keuangan.
Lembaga Pelatihan Indonesia (LAPIN) menggarap agenda empat hari ini sejak 23 hingga 26 September 2026. Panitia menyuguhkan materi pengawasan pembangunan dan pengelolaan dana desa kepada ratusan utusan BPD dari berbagai daerah.
Sebanyak 65 desa di Kota Sungai Penuh memboyong rata-rata lima perwakilan untuk mengikuti pelatihan di hotel berbintang tersebut. Rombongan besar dari desa-desa ini membuat total peserta yang memadati lokasi acara menembus 325 orang.
Setiap peserta menyedot biaya kepesertaan fantastis mencapai Rp2,5 juta selama plesiran berkedok pelatihan di luar daerah. Akibatnya, total dana publik yang melayang untuk menyokong acara ini membengkak hingga Rp812,5 juta.
Sayangnya, angka jumbo ini masih sebatas kalkulasi awal berdasarkan estimasi biaya per peserta yang beredar luas. Pihak penyelenggara hingga kini terkesan tertutup dan enggan membeberkan rincian resmi sumber dana kegiatan tersebut.
Warga menuntut transparansi total penggunaan dana rakyat agar tidak memicu dugaan penyimpangan anggaran yang sengaja disembunyikan. Masyarakat mendesak panitia membongkar rincian biaya narasumber, hotel mewah, hingga kucuran dana transportasi.
Anggaran Fantastis Bimtek Mewah Jelang Akhir Masa Jabatan
Warga mempertanyakan urgensi pelatihan bernilai fantastis ini mengingat masa jabatan BPD akan segera berakhir pada 2027. Pelatihan berbiaya hampir Rp1 miliar tersebut dinilai melukai nurani rakyat dan tidak tepat momentum.
Masyarakat meragukan efektivitas penggunaan anggaran raksasa yang mengalir hanya untuk sisa masa bakti yang sangat singkat. Publik juga menyangsikan manfaat nyata dari pelatihan mahal ini bagi kesejahteraan warga desa ke depan.
Pemilihan lokasi pelatihan di Kota Jambi semakin membakar emosi dan mendulang kritik pedas dari berbagai elemen. Jarak yang membentang jauh dari Sungai Penuh secara sengaja menguras anggaran daerah hanya untuk pembiayaan logistik.
Aktivis Kerinci bernama Yudi mengecam keras keputusan panitia yang memaksakan menggelar agenda di luar daerah. Ia menegaskan bahwa Dinas PMD seharusnya menghentikan pemborosan ini dengan memprioritaskan pelaksanaan di area lokal.
Penghematan anggaran merupakan hal krusial ketika pemerintah daerah sedang memperketat penggunaan uang rakyat untuk operasional. Penyelenggaraan acara di dalam kota dipastikan sanggup memangkas pembengkakan biaya akomodasi peserta secara signifikan.
Pejabat Bungkam Terkait Dugaan Pemborosan Dana Desa Sungai Penuh
Seorang kepala desa di Sungai Penuh membenarkan keberangkatan jajarannya untuk menghadiri pelatihan mewah di Kota Jambi. Namun, sang kades mendadak bungkam dan enggan membocorkan asal-usul aliran dana untuk para pesertanya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas PMD Kota Sungai Penuh, Setra Delpi, justru menunjukkan sikap acuh tak acuh. Pejabat ini hanya mengetik nama lembaga penyelenggara saat media menagih klarifikasi resmi melalui pesan WhatsApp.
“Lapin,” cetus Setra Delpi singkat tanpa sudi memberikan penjelasan detail mengenai penganggaran proyek ratusan juta tersebut.
Sikap tertutup pejabat terkait makin menyulut kecurigaan publik atas alasan pemilihan hotel berbintang di luar daerah. Pihak dinas sama sekali belum memaparkan pertimbangan logis di balik penunjukan lokasi acara yang menguras kas daerah.
Masyarakat kini menuntut pertanggungjawaban terbuka dari Dinas PMD serta panitia pelaksana mengenai transparansi aliran dana. Keterbukaan informasi menjadi harga mati untuk membongkar indikasi pemborosan anggaran yang berkedok pelatihan kapasitas desa.(ar)
