Sumatera Barat, seriusnews.id — Bank Nagari mendorong percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sumatra Barat. Oleh karena itu, pihak bank menyelenggarakan High Level Meeting (HLM), ETPD Capacity Building Forum, serta ETPD Award 2026.
Kegiatan strategis ini berlangsung di Hotel Mercure Padang pada Jumat (25/9/2026). Selain itu, acara ini menghadirkan pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, serta jajaran manajemen Bank Nagari.
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menegaskan peran vital bank pembangunan daerah dalam menyokong ekonomi. Menurutnya, karakteristik daerah yang beragam memerlukan solusi perbankan terintegrasi.
Selanjutnya, ETPD menjadi langkah konkret untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, Bank Nagari terus membangun ekosistem digital guna memaksimalkan penerimaan daerah.
Layanan penerimaan daerah mencakup e-retribusi, Nagari Portal Payment (NPP), host to host, dan SNAP API. Sementara itu, untuk pengeluaran, Bank Nagari menyiapkan Nagari Cash Management (NCM) dan SP2D Online.
Sistem SP2D Online terhubung langsung dengan SIPD RI serta mendukung transaksi nontunai Siskeudes. Selain itu, kanal pembayaran masyarakat juga semakin luas melalui Super Apps Ollin by Nagari, QRIS, hingga POS Android.
Komitmen Bank Nagari Membangun Ekosistem Digital Keuangan
Pengembangan lain mencakup Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Nagari Digital Masjid. Di samping itu, integrasi kanal pembayaran turut mencakup Samsat serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Gusti menjelaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar mengalihkan cara pembayaran tunai menjadi nontunai. Justru, transaksi digital membuat pencatatan lebih akurat sehingga memudahkan pemantauan tata kelola keuangan.
Oleh karena itu, Bank Nagari berfokus membangun ekosistem digital dari penerimaan, pengelolaan kas, hingga pengeluaran. Dengan demikian, transaksi yang tercatat aman membantu pemerintah daerah memantau arus kas secara real-time.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengingatkan Pemda untuk mengoptimalkan kapasitas fiskal. Sebab, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa diraih lewat inovasi dan teknologi digital.
Selanjutnya, Agus menekankan pentingnya pembaruan data keuangan yang akurat oleh pemerintah daerah. Sebab, akurasi data menjadi syarat utama dalam penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar, Sudarta, mendorong optimalisasi penggunaan kanal pembayaran yang ada. Maka dari itu, ia meminta penguatan integrasi data antara sistem perbankan dan pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyambut positif kolaborasi antar-lembaga dalam ETPD. Dengan demikian, digitalisasi transaksi Pemda memberikan manfaat langsung pada pelayanan publik.
Integrasi Layanan Digital Keuangan Daerah Sumatra Barat
Pada sesi High Level Meeting, Asisten Deputi Kemenko Perekonomian, Puji Gunawan, memaparkan pentingnya infrastruktur. Pasalnya, penguatan ekosistem digital memerlukan ketersediaan sinyal, penguatan UMKM, serta regulasi daerah.
Namun, penerbitan instrumen Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Sumbar masih belum merata. Sebab, dari 20 pemerintah daerah, baru tujuh daerah yang menerbitkan instrumen KKPD tersebut.
Direktur Pelaksanaan Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima, mencatat baru tiga daerah yang aktif bertransaksi. Tiga daerah tersebut meliputi Kabupaten Dharmasraya, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang.
Sebaliknya, sebanyak 17 pemerintah daerah lainnya di Sumatra Barat tercatat belum melakukan transaksi KKPD. Daerah tersebut mencakup Pemprov Sumbar, Agam, Mentawai, hingga Kota Solok.
Pada dasarnya, penggunaan KKPD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi belanja daerah. Oleh sebab itu, instrumen ini menekan penggunaan uang tunai sehingga transaksi menjadi lebih tertib.
Hasilnya, setiap transaksi belanja tercatat secara elektronik sehingga memudahkan pengawasan keuangan. Maka, Bank Nagari terus mendampingi Pemda agar percepatan KKPD berjalan maksimal.
Apresiasi Capaian Digitalisasi Melalui ETPD Award
Direktur Keuangan Bank Nagari, Roni Edrian, menyebut keberhasilan ETPD lahir dari kolaborasi erat. Sebab, kesiapan teknologi harus mendapatkan dukungan sinergi dari Pemda, regulator, Bank Indonesia, dan Bank Nagari.
Oleh karena itu, puncak acara ditandai dengan penyerahan ETPD Award 2026 kepada sejumlah pemerintah daerah. Sebagai contoh, Penghargaan Peningkatan Implementasi ETPD 2025 diraih Provinsi Sumbar dan Kota Padang Panjang.
Selanjutnya, kategori Transaksi Retribusi Daerah Tertinggi 2026 dimenangkan Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, kategori Transaksi Pajak Daerah Tertinggi 2026 diraih Kota Padang dan Kota Bukittinggi.
Di samping itu, Penghargaan Optimalisasi Dana Pemda pada CASA Bank Nagari 2026 diraih Padang Pariaman dan Mentawai. Kemudian, Provinsi Sumbar dan Kabupaten Pesisir Selatan menyabet penghargaan Inovasi Digitalisasi PAD.
Akhirnya, Penghargaan Pemda Teraktif Pengembangan Digitalisasi Daerah 2026 diserahkan kepada Kabupaten Padang Pariaman dan Agam. Seluruh penganugerahan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen transparansi keuangan daerah.(ar)
