Sah! Ini Susunan Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026–2031

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 8 Oktober 2026 - 16:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung RRI.(poto: RRI).

Gedung RRI.(poto: RRI).

Jakarta, seriusnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menetapkan lima anggota Dewas LPP RRI masa jabatan 2026–2031 dalam rapat paripurna. Keputusan tingkat dua ini mengesahkan laporan akhir Komisi VII DPR RI setelah menuntaskan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para kandidat.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung jalannya persetujuan dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Seluruh anggota dewan yang hadir menyuarakan persetujuan mereka secara serempak saat pimpinan sidang menanyakan keabsahan hasil seleksi tersebut.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay membacakan langsung laporan komprehensif mengenai rekapitulasi penilaian para calon pengawas lembaga penyiaran publik tersebut. Ia memaparkan bahwa komisi telah merampungkan agenda uji kelayakan terhadap 15 calon pendaftar pada Rabu (7/10/2026).

Komisi VII menggelar seluruh rangkaian tahapan uji kepatutan ini secara terbuka untuk menjaga transparansi kepada publik. Langkah tersebut memastikan masyarakat dapat memantau kapasitas serta komitmen setiap calon pengawas dalam memajukan industri penyiaran radio nasional.

Proses Seleksi Ketat Komisi Tujuh Dewan Perwakilan

Komisi VII DPR RI menerapkan tolok ukur ketat dalam menyaring seluruh kandidat yang mengikuti uji kelayakan. Para wakil rakyat mendalami rekam jejak, tingkat integritas pribadi, serta wawasan mendalam para calon mengenai arah penyiaran publik.

Baca Juga :  Kopi Naik Level! Gaya Baru Menikmati Kopi di Surabaya Lagi Hits

Selain itu, para legislator menguji komitmen nyata para kandidat dalam merumuskan strategi penguatan kelembagaan LPP RRI ke depan. Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa aspek-aspek tersebut menjadi fondasi utama sebelum dewan mengambil keputusan final.

Setelah mendengar seluruh pemaparan materi dari para peserta, Komisi VII DPR RI akhirnya menggelar mekanisme pemungutan suara terbanyak. Sistem penghitungan suara terbanyak tersebut menentukan lima nama yang berhak mengisi posisi anggota dewan pengawas terpilih.

Mekanisme ini sekaligus menyaring keterwakilan unsur yang seimbang antara lingkungan internal RRI, kalangan masyarakat sipil, dan instansi pemerintah. Keputusan akhir komisi tersebut kemudian mengalir lancar menuju persetujuan sidang tertinggi parlemen pada keesokan harinya.

Adapun lima nama terpilih yang menduduki jabatan Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026–2031 mencakup tiga perwakilan penting. Susunan formasi utama ini meliputi:

  • Soleman Yusuf (keterwakilan unsur internal RRI)

  • Bara Ilyasa (keterwakilan unsur masyarakat luas)

  • Widyarsi Agustina (keterwakilan unsur masyarakat luas)

  • Mohammad Reza (keterwakilan unsur pemerintah)

  • Margareta Fajar Kurnia Putri (keterwakilan unsur masyarakat luas)

Daftar Nama Pengganti Antarwaktu Pengawas Radio Publik

Selain mengumumkan formasi utama, Komisi VII DPR RI turut mengesahkan daftar lima nama calon Pengganti Antarwaktu (PAW). Urutan daftar cadangan ini siap mengisi kekosongan jabatan sewaktu-waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga :  Kemenkeu Ambil Alih 60 Persen Saham KCIC Whoosh Pertengahan September 2026

Kandidat pengganti antarwaktu ini juga melewati tahapan penilaian yang sama persis dengan jajaran lima figur terpilih sebelumnya. Kesiapan cadangan pengawas memastikan kontinuitas pengawasan operasional radio publik tetap terjaga tanpa kendala birokrasi di kemudian hari.

Rapat paripurna menyetujui secara resmi formasi calon pengganti antarwaktu yang berasal dari berbagai elemen. Komposisi lima calon PAW Dewas LPP RRI tersebut terdiri atas:

  • Imade Sunarsa (keterwakilan unsur pemerintah)

  • Yonas Markus Tuhuleru (keterwakilan unsur internal RRI)

  • Azimah (keterwakilan unsur masyarakat luas)

  • Mahroni Kusuma (keterwakilan unsur masyarakat luas)

  • Syukron Jamal (keterwakilan unsur masyarakat luas)

Pimpinan parlemen segera memproses dokumen administrasi hasil sidang paripurna untuk diteruskan langsung ke pihak eksekutif. DPR RI menjadwalkan pengiriman berkas persetujuan resmi tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dalam waktu dekat.

Presiden Republik Indonesia nantinya akan menerbitkan surat keputusan resmi sebelum menggelar prosesi pelantikan para pejabat terpilih. Pelantikan kenegaraan tersebut menandai awal masa bakti kepengurusan baru Dewan Pengawas LPP RRI hingga tahun 2031 mendatang.(ar)

Berita Terkait

Megawati Sindir Bayaran Buzzer dan Usul DPR Buat Aturan Khusus
BNPB Catat 2.397 Bencana di Indonesia Hingga November 2026
Kemkomdigi Blokir 26.869 Konten Pornografi Anak hingga 2026
Hadapi Era AI, Kemnaker Siapkan 3 Strategi Lindungi Pekerja
Aturan Baru RUU Penyiaran: Akun Medsos Pribadi Bebas Izin KPI
PPPK Paruh Waktu Naik Status Penuh Waktu dan Berpeluang Ikut CPNS 2027
Pemerintah Buka CPNS November 2026 dan Angkat PPPK Penuh Waktu
Cara Cek Tilang ETLE Online dan Panduan Bayar Dendanya
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:47 WIB

Megawati Sindir Bayaran Buzzer dan Usul DPR Buat Aturan Khusus

Jumat, 20 November 2026 - 13:38 WIB

BNPB Catat 2.397 Bencana di Indonesia Hingga November 2026

Kamis, 19 November 2026 - 21:23 WIB

Kemkomdigi Blokir 26.869 Konten Pornografi Anak hingga 2026

Sabtu, 14 November 2026 - 13:44 WIB

Hadapi Era AI, Kemnaker Siapkan 3 Strategi Lindungi Pekerja

Selasa, 10 November 2026 - 17:11 WIB

Aturan Baru RUU Penyiaran: Akun Medsos Pribadi Bebas Izin KPI

Berita Terbaru

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, mengunjungi kampus PUtech di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2026).(poto: padangkita.com).

Pendidikan

Lulusan Saga Saja Plus Pariaman Langsung Bekerja di BUMN

Sabtu, 21 Nov 2026 - 15:59 WIB

Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD Kota Padang resmi mengetok palu kesepakatan ini dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang pada Jumat (20/11/2026).(poto: padangkita.com).

Pemerintahan

APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,8 Triliun, Ini Prioritas Utamanya

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:47 WIB