Padang, Seriusnews.id – Pemerintah Kota Padang kembali merombak jajaran birokrasi daerah. Langkah ini menyasar pelantikan 27 pejabat baru Pemko Padang di Balai Kota Padang, Senin (12/10/2026).
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir memimpin langsung prosesi pelantikan tersebut. Selain itu, jajaran pimpinan daerah menghadiri acara khidmat ini secara lengkap.
Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa turut mendampingi pimpinan daerah. Tidak hanya itu, para asisten dan kepala dinas ikut menyaksikan perombakan kabinet ini.
Secara rinci, rotasi ini mencakup tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Selanjutnya, Maigus melantik sepuluh Pejabat Administrator dan empat belas Pejabat Pengawas.
Pergeseran posisi terjadi pada level eselon dua balai kota. Misalnya, Desmon Danus kini resmi mengemban amanah baru sebagai Sekretaris DPRD.
Sebelumnya, Desmon memimpin jalannya operasional Dinas Pertanahan. Sementara itu, Raf Indria beralih tugas menjadi Kepala Dinas Pertanahan.
Raf meninggalkan posisi lamanya sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan. Sebaliknya, Hendrizal Azhar menggantikan kursi staf ahli yang Raf tinggalkan tersebut.
Hendrizal sendiri sebelumnya menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris DPRD. Dengan demikian, perombakan ini menyegarkan kembali roda kepemimpinan birokrasi daerah.
Pemko Padang Tuntut Aparatur Tingkatkan Pelayanan Publik
Pada momen pelantikan, Maigus Nasir memberikan instruksi kerja yang sangat tegas. Pasalnya, pejabat tidak boleh sekadar menjalankan rutinitas kantor yang membosankan.
“Mulai hari ini, saudara tidak cukup hanya menjalankan rutinitas administrasi,” tegas Maigus. Oleh sebab itu, para pejabat wajib menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat.
Ia menuntut aparatur negara melahirkan terobosan inovasi pelayanan publik. Bahkan, kepemimpinan baru harus membawa perubahan nyata di tengah warga.
Saat ini, Pemko Padang mengusung visi Satu Tujuan untuk Kejayaan. Visi mulia ini bertumpu pada sembilan program unggulan daerah.
Sembilan program itu mencakup Padang Amanah, Padang Juara, dan Smart Surau. Selain itu, ada program Sinergi Nagari, Padang Melayani, dan Padang Rancak.
Tiga program lainnya mencakup Padang Sigap, UMKM Naik Kelas, serta Jelajah Padang. Namun, Maigus mengingatkan jajaran agar program itu bukan pajangan semata.
Ia menolak keras program kerja yang hanya menjadi slogan manis. Sebaliknya, kebijakan pemerintah harus menyentuh kebutuhan rakyat secara tepat sasaran.
Oleh karena itu, pengelolaan anggaran birokrasi wajib berjalan efektif dan terukur. Alhasil, manfaat pembangunan dapat mengalir langsung ke seluruh lapisan warga.
Secara khusus, Maigus mengawal ketat pelaksanaan program Padang Amanah. Selanjutnya, ia menuntut aparatur menjunjung tinggi kejujuran serta integritas kerja.
Ia melarang keras segala bentuk pungutan liar di kantor dinas. Lebih lanjut, pegawai dilarang keras menyalahgunakan wewenang jabatan.
Pelayanan masyarakat juga tidak boleh membeda-bedakan latar belakang warga. Di sisi lain, Pemko Padang terus mempercepat sistem digitalisasi layanan.
Langkah digital ini bertujuan mempermudah akses layanan publik bagi warga kota. Hasilnya, birokrasi pemerintahan menjadi jauh lebih transparan dan akuntabel.
Wawako Maigus Nasir Tegaskan Keberhasilan Berorientasi Rakyat
Terkait pilar Padang Melayani, Maigus meminta jajaran mengubah cara kerja lama. Akibatnya, aparatur daerah kini wajib bersikap lebih proaktif di lapangan.
Pemerintah tidak boleh lagi hanya menunggu aduan warga masuk ke meja kantor. Pasalnya, penanganan yang lambat bisa memperbesar masalah kecil di masyarakat.
Oleh sebab itu, pegawai dinas harus bergerak cepat memadamkan setiap keluhan warga. Respons cepat birokrasi membuktikan kesungguhan pemerintah dalam mengayomi rakyat.
Sebelum menutup arahannya, Maigus mendoakan kelancaran tugas seluruh abdi negara terlantik. Namun demikian, ia memberikan pesan kunci perihal evaluasi kerja pejabat.
“Ukuran keberhasilan kita bukan berapa banyak rapat yang kita gelar,” tegas Maigus. Ia juga menambahkan bahwa tumpukan surat laporan bukanlah tolok ukur sukses.
Bagi Maigus, keberhasilan sejati lahir dari manfaat riil bagi kehidupan warga. Dengan demikian, pejabat baru wajib membuktikan pengabdian mereka lewat kerja nyata.(ar)
