Padang, Seriusnews.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali merombak susunan aparatur sipil negara demi memacu kinerja birokrasi daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan 33 aparatur di Auditorium Gubernuran, Kamis (29/10/2026).
Gerbong mutasi dan promosi kali ini membagi penugasan ke dalam dua jenjang kepemimpinan. Sebanyak 17 pejabat mengisi pos administrator atau eselon III, sedangkan 16 nama lainnya menempati jabatan pengawas atau eselon IV.
Pemprov Sumbar langsung menyebar para pejabat baru tersebut ke 12 unit kerja strategis. Sebaran penempatan mencakup dinas rumpun teknis, layanan pendidikan, kesehatan, Badan Pendapatan Daerah, hingga manajemen rumah sakit rujukan RSUD M. Natsir.
Wajibkan Karya Inovasi dan Sistem Talenta
Arry menegaskan bahwa pemerintah daerah kini menerapkan standar baru dalam pola pembinaan karier pegawai. Penempatan posisi struktural maupun fungsional bertumpu penuh pada kecakapan kerja nyata, bukan kedekatan personal.
Langkah konkret terlihat dari kewajiban bagi seluruh pejabat fungsional yang membidik kenaikan jenjang ke tingkat Ahli Muda dan Ahli Madya. Pemprov Sumbar mewajibkan mereka menghasilkan terobosan inovasi kerja yang terbukti memberi dampak positif bagi layanan publik.
Tim Penilai Kepegawaian yang dipimpin Sekda bertugas menguji langsung kelayakan inovasi tersebut sebelum menyetujui usulan kenaikan pangkat. Kebijakan internal ini menyaring aparatur agar hanya figur berkompeten yang dapat melangkah ke jenjang lebih tinggi.
Pemerintah daerah juga mempercepat penerapan sistem manajemen talenta untuk pengisian seluruh jabatan struktural. Skema digital dan terukur ini memangkas ruang subjektivitas atau praktik suka dan tidak suka dalam promosi jabatan.
Jaga Etika Birokrasi dan Batas Wewenang
Arry meminta seluruh pejabat terlantik segera mempelajari peta tugas pokok, fungsi, serta batasan wewenang di unit kerja masing-masing. Langkah cepat ini mencegah kebuntuan koordinasi dalam melayani kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga ritme kerja yang sehat antara pimpinan dan staf bawahan. Bawahan bertugas menyiapkan analisis serta pertimbangan berbasis data lapangan, sementara pimpinan memegang mandat merumuskan arah kebijakan.
Tata hubungan kerja yang beretika menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas organisasi perangkat daerah. Harmoni birokrasi memastikan target pembangunan daerah tercapai tepat waktu tanpa benturan kewenangan di lapangan.
Sejumlah pimpinan tinggi pratama turut mendampingi prosesi pelantikan tersebut hingga tuntas. Kehadiran para kepala dinas dan badan mempertegas kesiapan seluruh instansi daerah untuk langsung mengawal kinerja para pejabat yang baru bergabung.(ar)
