JAKARTA, seriusnews.id — Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden membuka babak baru bagi peta politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Selama ini, keberadaan Gibran di lingkar kekuasaan menjaga jalur pengaruh Jokowi tetap terhubung langsung dengan pemerintahan Prabowo Subianto.
Perubahan drastis ini memicu pertanyaan besar soal daya tahan pengaruh politik Jokowi menjelang Pemilu 2029. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang selama ini identik dengan nama mantan presiden tersebut ikut merasakan dampak langsung dari pergeseran ini.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai mundurnya Gibran memutus representasi langsung keluarga Jokowi di struktur eksekutif. Meski kehilangan akses kekuasaan formal, Jokowi tetap menyimpan modal popularitas dan jaringan elite dari masa dua periode kepemimpinannya.
Arifki menjelaskan bahwa pengaruh Jokowi kini bergeser dari basis kekuasaan (power-based influence) menjadi basis jaringan (network-based influence). Daya tawar Jokowi ke depan sangat bergantung pada kemampuannya merawat loyalitas jaringan politik di luar pemerintahan.
Akses Kekuasaan dan Pergeseran Dukungan Finansial
Pakar komunikasi politik dari Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menyoroti tanda-tanda awal melemahnya dominasi politik Jokowi. Ari melihat mundurnya Gibran, kepergian sejumlah pentolan PSI, serta dinamika kelompok relawan seperti Projo sebagai sinyal perubahan besar.
Menurut Ari, jauhnya jarak dari pusat kekuasaan sangat memengaruhi akses pendanaan politik seseorang. Kelompok penyokong dana berorientasi jangka pendek cenderung menarik diri ketika tokoh yang mereka dukung tidak lagi memegang kendali pemerintahan.
Hanya pemodal dengan kepentingan jangka panjang atau ikatan balas budi yang akan mempertahankan relasi tersebut. Situasi ini membuat PSI harus berjuang ekstra keras mencari sumber daya dan dukungan politik baru tanpa topangan birokrasi.
Tantangan Berat PSI Mengubah Figur Menjadi Suara
PSI kini memikul beban ganda untuk menembus ambang batas parlemen pada Pemilu 2029 mendatang. Arifki Chaniago menegaskan bahwa PSI harus segera mengubah ketergantungan pada Jokowi effect menjadi kekuatan mandiri bernama PSI effect.
Popularitas tokoh nasional tidak otomatis berubah menjadi perolehan suara di bilik pemungutan suara. PSI wajib memperkuat mesin organisasi di daerah, menyiapkan calon legislatif yang kompeten, serta menawarkan program kerja yang relevan bagi masyarakat.
Di sisi lain, Ari Junaedi menilai kepemimpinan Kaesang Pangarep belum cukup kuat mendongkrak elektabilitas partai karena minimnya pengalaman politik. Ari memprediksi Jokowi akan merombak struktur PSI dan menempatkan Gibran sebagai nakhoda baru partai.
Langkah tersebut berpotensi memanfaatkan simpati publik (mellow public) atas pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden. Tanpa pembenahan organisasi yang mendasar, Ari memperkirakan raihan suara PSI pada 2029 berisiko merosot di bawah capaian Pemilu 2024.
Pada akhirnya, Pemilu 2029 akan menjadi panggung pembuktian nyata bagi ketangguhan magnet politik Jokowi di luar lingkaran kekuasaan. Publik akan menilai langsung apakah jaringan relawan Jokowi masih solid dan mampu mengantarkan PSI melenggang ke Senayan.(ar)









