Jakarta, seriunews.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal di tengah kekosongan kursi Wakil Presiden. Ia menegaskan bahwa negara tidak memerlukan pejabat sementara untuk mengisi posisi yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Kepastian ini menjawab kekhawatiran publik mengenai efektivitas birokrasi, terutama saat Presiden Prabowo Subianto sedang melawat ke luar negeri. Yusril menjelaskan bahwa konstitusi Indonesia menempatkan seluruh kendali pemerintahan langsung di tangan kepala negara.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden,” kata Yusril kepada wartawan usai menemui Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Bantah Pengalihan Kekuasaan ke Triumvirat
Sebagai pakar hukum tata negara, Yusril meluruskan spekulasi soal pengalihan tugas kepresidenan kepada triumvirat. Dalam ketatanegaraan Indonesia, triumvirat merupakan pelaksana tugas kepresidenan yang terdiri atas Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Yusril menegaskan bahwa skema triumvirat tidak berlaku saat ini. Mekanisme tersebut hanya aktif apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap atau berhenti secara bersamaan.
Selama Presiden Prabowo masih aktif bertugas, kewenangan penuh tetap melekat pada dirinya. Kunjungan kerja ke luar negeri tidak menggugurkan status kepemimpinan maupun kendali Presiden atas kabinet.
Kendali Penuh dan Koordinasi Jarak Jauh
Dalam sistem presidensial, Wakil Presiden tidak memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan strategis secara mandiri. Yusril menekankan bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal produk hukum bernama Keputusan Wakil Presiden.
Setiap keputusan yang di tandatangani oleh Wakil Presiden pada hakikatnya tetap berstatus sebagai keputusan resmi Presiden. Karena itu, ketiadaan pendamping tidak mengurangi legitimasi maupun kecepatan kepala negara dalam memutuskan kebijakan negara.
“Karena Wakil Presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan Wakil Presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita,” tutur Yusril.
Untuk menjaga kelancaran birokrasi harian, jajaran menteri tetap bekerja menjalankan tugas pada sektor masing-masing. Dukungan teknologi komunikasi modern saat ini juga memudahkan Presiden Prabowo memantau dan mengoordinasikan kinerja kabinet dari mana saja.
Dinamika ketatanegaraan ini muncul menyusul langkah resmi Gibran Rakabuming Raka yang meletakkan jabatannya. Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah menerima langsung surat pengunduran diri Gibran di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).(ar)
