Kota Padang, seriusnews.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mencatat antusiasme tinggi masyarakat dalam mengikuti survei Indeks Harmoni Indonesia Padang Tahun 2026. Hingga Senin, 6 Juli 2026, jumlah responden telah mencapai 8.151 orang atau jauh melampaui target pemerintah pusat yang hanya sebanyak 1.250 responden.
Meski capaian tersebut melampaui target, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang tetap mengajak seluruh masyarakat yang masuk dalam kelompok sasaran untuk segera mengisi kuesioner. Pengisian survei masih dibuka hingga 17 Juli 2026 agar hasilnya semakin mewakili kondisi masyarakat secara menyeluruh.
Kesbangpol menilai partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menghasilkan data yang akurat. Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berbasis bukti.
Kesbangpol Terus Dorong Partisipasi Warga Hingga Penutupan Survei
Kepala Kesbangpol Kota Padang, Syahendri Barkah, mengatakan Indeks Harmoni Indonesia merupakan program strategis nasional yang digagas Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum).
Pemerintah melaksanakan pengukuran tersebut secara serentak di seluruh Indonesia untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hasil survei juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Menurut Syahendri, Indeks Harmoni Indonesia menggambarkan sejauh mana pembangunan daerah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, etnis, maupun golongan.
“Indeks Harmoni Indonesia menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dari sisi sosial, ekonomi, budaya, serta keberagaman. Melalui survei ini, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh program pembangunan telah melibatkan semua unsur masyarakat tanpa membedakan suku, agama, etnis, maupun golongan,” ujarnya di Padang, Selasa (7/7/2026).
Ia menegaskan, tingginya jumlah responden menjadi modal yang baik. Namun, pemerintah tetap mengutamakan keterwakilan seluruh kelompok masyarakat agar hasil survei benar-benar mencerminkan kondisi Kota Padang.
Empat Aspek Menjadi Dasar Penilaian Tingkat Harmoni Masyarakat
Survei Indeks Harmoni Indonesia mengukur empat dimensi utama kehidupan masyarakat. Aspek ekonomi memiliki bobot penilaian terbesar, yakni 30 persen.
Selanjutnya, aspek keberagaman memperoleh bobot 25 persen, aspek sosial sebesar 23 persen, dan aspek budaya mencapai 22 persen. Seluruh aspek tersebut menjadi indikator dalam mengukur tingkat harmoni masyarakat di daerah.
Pemerintah akan memanfaatkan hasil pengukuran sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif. Selain itu, hasil survei juga di harapkan mampu memperkuat kerukunan sosial sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Untuk memperoleh hasil yang representatif, pemerintah menyasar responden dari berbagai latar belakang. Kelompok tersebut meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kelompok tani, buruh, hingga berbagai komunitas masyarakat.
“Target responden berasal dari berbagai kalangan agar hasil survei benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, kami mengajak seluruh responden yang menjadi sasaran agar segera meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner Indeks Harmoni Indonesia sebelum batas waktu pengisian berakhir,” katanya.
Hasil Survei Menjadi Dasar Kebijakan Pembangunan Daerah Inklusif Berkelanjutan
Kesbangpol Kota Padang menegaskan bahwa keberhasilan survei tidak hanya di ukur dari banyaknya responden. Pemerintah juga membutuhkan keterwakilan seluruh unsur masyarakat agar data yang terkumpul benar-benar menggambarkan kondisi lapangan.
Karena itu, Kesbangpol terus mengimbau warga yang masuk dalam kategori sasaran untuk memanfaatkan waktu yang masih tersedia hingga 17 Juli 2026. Masyarakat dapat mengisi kuesioner secara daring melalui tautan resmi yang telah di sediakan pemerintah.
Syahendri kembali menekankan bahwa kualitas data akan meningkat apabila semakin banyak kelompok masyarakat ikut berpartisipasi. Data tersebut nantinya menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada seluruh warga.
“Yang terpenting bukan hanya jumlah responden, tetapi keterwakilan seluruh unsur masyarakat. Semakin banyak elemen masyarakat yang berpartisipasi, semakin akurat pula gambaran tingkat harmoni di Kota Padang sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan,” tuturnya.
Pemko Padang optimistis hasil Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2026 mampu memberikan gambaran utuh mengenai kondisi keharmonisan masyarakat di daerah. Pemerintah berharap hasil tersebut mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.(ar)
