Sumatera Barat, seriusnews.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bergerak cepat menuntaskan seluruh program pemulihan pascabencana Sumatera Barat di berbagai daerah terdampak. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengoptimalkan pemanfaatan dana tambahan Transfer ke Daerah untuk mengakselerasi perbaikan infrastruktur.
Langkah strategis ini berfokus pada pemulihan fasilitas publik, penguatan ekonomi warga, serta peningkatan kesiapsiagaan mitigasi bencana. Mahyeldi menyampaikan komitmen tersebut saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran.
Rapat koordinasi penting itu menghadirkan perwakilan Kementerian Dalam Negeri, lembaga terkait, serta seluruh kepala daerah terdampak. Mahyeldi menegaskan bahwa tambahan alokasi anggaran pusat merupakan instrumen krusial dalam membangkitkan kembali kesejahteraan warga.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah kabupaten dan kota langsung tancap gas merealisasikan setiap program fisik. Pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan matang, menentukan skala prioritas utama, serta mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan secara transparan.
Gubernur juga menginstruksikan keterbukaan informasi publik mengenai capaian pembangunan demi menjaga kepercayaan masyarakat luas. Publikasi transparan akan membantu masyarakat memantau secara langsung perkembangan perbaikan fasilitas umum di kawasan permukiman mereka.
Alokasi Dana TKD Tuntas Disalurkan Kemendagri
Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri Fernando Siagian memastikan proses penyaluran dana telah selesai. Seluruh alokasi dana tambahan Transfer ke Daerah untuk wilayah terdampak bencana sudah masuk kas daerah sejak April 2026.
Fernando mendesak seluruh pemerintah daerah agar segera mengeksekusi anggaran khusus tersebut tanpa menunda kegiatan teknis. Pemanfaatan anggaran berfokus pada rehabilitasi bangunan, rekonstruksi jalan, pemulihan mata pencaharian warga, serta penguatan benteng mitigasi.
Kemendagri turut mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi ancaman cuaca ekstrem dan fenomena El Niño. Pemerintah daerah harus menggeser pola penanganan bencana dari sikap reaktif menuju perencanaan mitigasi yang terukur sejak dini.
Pemerintah pusat mengalokasikan total tambahan anggaran penanganan bencana nasional sebesar Rp10,6 triliun untuk berbagai wilayah. Dari total dana nasional tersebut, Provinsi Sumatera Barat mendapatkan porsi alokasi mencapai Rp2,71 triliun secara bertahap.
Pemerintah pusat mentransfer dana miliaran tersebut secara bertahap sejak bulan Februari hingga April 2026. Alokasi dana yang tergolong besar ini membuktikan keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung penuh pemulihan wilayah Sumatera Barat.
Capaian Pemulihan Sumbar Masuk Tiga Besar
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga memberikan apresiasi tinggi atas capaian kinerja Sumbar. Hasil monitoring Satgas Nasional menunjukkan Sumatera Barat berhasil masuk daftar tiga provinsi terbaik dengan progres pemulihan tercepat.
Kastorius menyoroti keberhasilan pemulihan sektor pertanian produktif yang mencatatkan progres sangat signifikan di lapangan. Rehabilitasi lahan sawah warga terdampak bencana saat ini sudah menembus angka sekitar 98 persen dari total target.
Petani di berbagai kabupaten terdampak kini telah kembali menggarap lahan dan memasuki musim tanam secara serentak. Capaian positif sektor pertanian ini langsung menggerakkan kembali roda perekonomian pedesaan yang sempat terhenti akibat bencana.
Percepatan ini terjadi berkat kerja sama solid antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan dukungan masyarakat setempat. Keberhasilan menata kembali lahan pertanian menjadi bukti nyata efektivitas koordinasi lintas sektor di lapangan.
Puluhan Organisasi Daerah Kelola Anggaran Khusus
Khusus untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah pusat mengucurkan alokasi anggaran sebesar Rp534 miliar. Sebanyak 23 Organisasi Perangkat Daerah mengelola anggaran tersebut untuk menjalankan program pemulihan secara intensif.
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air menerima porsi anggaran terbesar untuk memperbaiki jaringan irigasi sungai. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang juga mengelola porsi besar guna merekonstruksi jalan dan fasilitas publik.
Organisasi perangkat daerah lainnya turut menyerap anggaran sesuai bidang tugas pelayanan masyarakat masing-masing. Pembagian alokasi anggaran yang proporsional ini memastikan seluruh sektor terdampak mendapatkan penanganan yang seimbang.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimistis seluruh proyek pekerjaan fisik rampung tepat waktu sesuai target pemerintah. Masyarakat Sumatera Barat dapat segera merasakan manfaat nyata dari pemulihan infrastruktur serta kebangkitan ekonomi daerah.(ar)
