Proses Kilat 22 Menit, DPR Sahkan Kapolri Suyudi Ario Seto

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 2 Oktober 2026 - 07:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).(poto: detik.com).

Calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).(poto: detik.com).

Jakarta, seriusnews.id – Komisi III DPR RI menuntaskan uji kelayakan calon Kapolri Komisaris Jenderal Suyudi Ario Seto dalam tempo kilat. Parlemen langsung mengesahkan calon tunggal tersebut untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah menjabat selama lima tahun delapan bulan.

Persetujuan aklamasi itu berlangsung mulus di Gedung Parlemen Senayan tanpa satu pun sanggahan. Seluruh fraksi memberikan lampu hijau segera setelah kandidat selesai memaparkan lembar visi dan misinya.

Agenda penting penegakan hukum ini berjalan begitu singkat hanya dalam waktu 22 menit. Ruang sidang bahkan tidak membuka sesi tanya jawab atau pendalaman visi program kerja sama sekali.

Perjalanan dokumen pengusulan nama pimpinan Korps Bhayangkara tersebut juga memicu perhatian luas. Surat Presiden bertanggal 30 September 2026 langsung bergulir menuju meja pimpinan dewan untuk penjadwalan sidang.

Komisi III lantas mengubah jadwal rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset secara mendadak. Pihak dewan mengalihkan prioritas waktu tersebut khusus untuk agenda suksesi pucuk pimpinan kepolisian.

Suyudi sendiri mengaku baru menerima kabar penunjukan resmi sekitar pukul 07.00 WIB pada hari pelaksanaan. Perwira tinggi bintang tiga itu langsung menyiapkan materi paparan tugas secara kilat menjelang sidang.

Baca Juga :  Daftar Pejabat Baru: Nuzran Joher Pimpin Ombudsman RI

proses uji calon kapolri berlangsung sangat kilat sekali

Pelaksanaan forum parlemen kali ini mencatat kontras tajam jika berkaca pada rekam jejak masa lalu. Uji kelayakan pimpinan kepolisian pada era sebelumnya selalu melibatkan debat gagasan serta pemeriksaan dokumen yang ketat.

Listyo Sigit Prabowo pada awal 2021 memaparkan naskah kebijakan selama satu jam penuh di hadapan dewan. Komisi III kala itu menguji makalah calon serta mewajibkan penandatanganan komitmen kerja tertulis.

Pengujian Komjen Idham Azis pada Oktober 2019 juga memakan waktu hampir dua jam sebelum mencapai mufakat. Anggota dewan mencecar kandidat dengan berbagai pertanyaan strategis terkait agenda reformasi institusi kepolisian.

Tradisi penelusuran calon bahkan berjalan jauh lebih komprehensif saat parlemen memproses nama Komjen Sutarman. Anggota legislatif kala itu menggandeng Kompolnas, menelisik rekening lewat PPATK, serta menyambangi kediaman pribadi calon.

Kini, seluruh tradisi pengujian panjang tersebut lenyap dalam sidang singkat tanpa adu argumen. Parlemen melepas tradisi uji materiil mendalam dan beralih menjalankan seremoni legal di atas kertas.

Baca Juga :  BMKG Rilis Peringatan Hujan Ekstrem Besok, Ini Wilayahnya

Ketiadaan perdebatan membuat proses uji kelayakan bergeser menjauh dari esensi pengawasan wakil rakyat sesungguhnya. Forum terhormat legislatif kini sebatas menyajikan simbol formalitas tanpa menguji kesiapan nyata sang calon.

pengawasan parlemen harus memastikan kepolisian bekerja secara profesional

Padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 menuntut standar integritas kepolisian yang kian tinggi dan terukur. Regulasi anyar itu mengikat Korps Bhayangkara pada asas profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, serta akuntabilitas kerja.

Pasal aturan tersebut juga memerintahkan Kompolnas memberikan pertimbangan matang dalam proses pengangkatan jabatan kepala kepolisian. Publik tentu membutuhkan penjelasan terbuka mengenai hasil saringan nama calon serta penilaian rekam jejaknya.

Persetujuan kilat tanpa perdebatan kritis membuat masyarakat kehilangan kesempatan menagih janji kerja pimpinan baru. Pejabat terpilih memegang amanah besar tanpa terbebani catatan kontrak politik atau janji integritas di hadapan publik.

DPR memegang mandat pengawasan ketat agar setiap keputusan strategis pemerintah membawa bobot pertanggungjawaban nyata. Ketika pengujian berubah menjadi stempel otomatis, parlemen kehilangan peran vitalnya dalam menjaga mutu kepemimpinan penegak hukum.(ar)

Berita Terkait

Megawati Sindir Bayaran Buzzer dan Usul DPR Buat Aturan Khusus
BNPB Catat 2.397 Bencana di Indonesia Hingga November 2026
Kemkomdigi Blokir 26.869 Konten Pornografi Anak hingga 2026
Hadapi Era AI, Kemnaker Siapkan 3 Strategi Lindungi Pekerja
Aturan Baru RUU Penyiaran: Akun Medsos Pribadi Bebas Izin KPI
PPPK Paruh Waktu Naik Status Penuh Waktu dan Berpeluang Ikut CPNS 2027
Pemerintah Buka CPNS November 2026 dan Angkat PPPK Penuh Waktu
Cara Cek Tilang ETLE Online dan Panduan Bayar Dendanya
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:47 WIB

Megawati Sindir Bayaran Buzzer dan Usul DPR Buat Aturan Khusus

Jumat, 20 November 2026 - 13:38 WIB

BNPB Catat 2.397 Bencana di Indonesia Hingga November 2026

Kamis, 19 November 2026 - 21:23 WIB

Kemkomdigi Blokir 26.869 Konten Pornografi Anak hingga 2026

Sabtu, 14 November 2026 - 13:44 WIB

Hadapi Era AI, Kemnaker Siapkan 3 Strategi Lindungi Pekerja

Selasa, 10 November 2026 - 17:11 WIB

Aturan Baru RUU Penyiaran: Akun Medsos Pribadi Bebas Izin KPI

Berita Terbaru

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, mengunjungi kampus PUtech di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2026).(poto: padangkita.com).

Pendidikan

Lulusan Saga Saja Plus Pariaman Langsung Bekerja di BUMN

Sabtu, 21 Nov 2026 - 15:59 WIB

Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD Kota Padang resmi mengetok palu kesepakatan ini dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang pada Jumat (20/11/2026).(poto: padangkita.com).

Pemerintahan

APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,8 Triliun, Ini Prioritas Utamanya

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:47 WIB