Padang, seriusnews.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mempercepat langkah menuju Kota Pangan Aman melalui kolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang.
Langkah ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) Tahun 2026 sekaligus memperkuat perlindungan konsumsi masyarakat.
Pemko Padang menjalankan agenda pendampingan pengisian instrumen penilaian mandiri atau self-assessment di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Padang, Senin (15/6/2026).
Pertemuan tersebut mempertemukan Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Pelaksana Tugas Kepala BBPOM di Padang Elyunaida, serta jajaran kepala perangkat daerah yang terlibat dalam proses penilaian.
Pemko Padang Perkuat Persiapan Menuju Kota Pangan Aman
Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan dari BBPOM selama tahapan persiapan berlangsung.
Menurut Raju, langkah itu sejalan dengan arahan pimpinan daerah untuk memperkuat perlindungan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik.
“Kita berterima kasih kepada Ibu Plt Kepala BBPOM yang sudah memberikan pendampingan kepada Kota Padang untuk penilaian KKPA 2026. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kita ingin menjadi Kota Pangan Aman untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Padang,” ujar Raju Minropa.
Padang memiliki identitas kuat sebagai daerah dengan kekayaan kuliner. Karena itu, pemerintah daerah menempatkan keamanan pangan sebagai bagian penting dalam pembangunan kota.
Pemko juga memperkuat langkah pengembangan sektor gastronomi dengan memastikan kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga.
Penilaian KKPA Jadi Alat Evaluasi Sistem Pangan
Pemko Padang memandang Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman bukan sekadar target administratif. Pemerintah menggunakan proses tersebut untuk mengukur efektivitas sistem keamanan pangan secara menyeluruh.
Setiap indikator penilaian dibahas secara rinci selama proses pendampingan berlangsung. Seluruh perangkat daerah menyusun data dan langkah kerja secara terkoordinasi.
Kolaborasi itu melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Pertanian, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
Melalui kerja lintas sektor, pemerintah ingin menjaga kualitas rantai pasok pangan agar tetap aman dan berkelanjutan.
Pelaksana Tugas Kepala BBPOM di Padang Elyunaida menegaskan bahwa status kota pangan aman membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
Ia menilai pendampingan yang berjalan secara intensif dapat meningkatkan kesiapan Kota Padang menghadapi penilaian tahun ini.
“Melalui kolaborasi yang kuat antara Pemko Padang dan BBPOM di Padang, diharapkan kesiapan Kota Padang dalam menghadapi Penilaian KKPA Tahun 2026 semakin optimal,” kata Elyunaida.
Elyunaida juga menekankan pentingnya keamanan pangan bagi masa depan masyarakat. Menurutnya, kualitas pangan berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia.
“Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Karena pangan yang aman hari ini merupakan investasi bagi kesehatan masyarakat di masa depan,” tutupnya.
Kolaborasi antara Pemko Padang dan BBPOM menjadi langkah nyata untuk meningkatkan standar keamanan pangan.
Pemerintah berharap proses penilaian ini mampu memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mendorong kualitas layanan publik.(ar)
