Pasaman Barat, seriusnews.id – Tim Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten Pasaman Barat terus meningkatkan pengawasan BBM subsidi agar penyaluran berjalan tepat sasaran. Langkah itu juga bertujuan mengurangi antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Pemerintah daerah menjalankan pengawasan bersama kepolisian, kejaksaan, dan Pertamina. Tim rutin melakukan razia dan pemantauan langsung di lapangan.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Pasaman Barat, Agusli, mengatakan seluruh pihak yang terlibat fokus menjaga distribusi BBM subsidi tetap sesuai aturan.
Menurut dia, setiap kendaraan wajib mengikuti sistem barcode atau kode identifikasi saat membeli BBM subsidi. Sistem itu membantu petugas memastikan penyaluran berlangsung sesuai data kendaraan.
Minat Tinggi Picu Antrean Kendaraan
Agusli mengakui antrean kendaraan masih terjadi hingga sekarang. Namun, ia menegaskan kondisi itu bukan akibat berkurangnya pasokan.
Ia menjelaskan banyak masyarakat memilih BBM subsidi karena selisih harga yang cukup besar dibandingkan BBM non-subsidi. Kondisi tersebut mendorong peningkatan permintaan di sejumlah SPBU.
Sebagai contoh, harga Pertalite subsidi berada pada Rp10.000 per liter. Sementara itu, harga Pertamax mencapai Rp17.000 per liter.
Untuk bahan bakar diesel, Biosolar dijual Rp6.800 per liter. Adapun Dexlite mencapai Rp24.000 per liter.
Perbedaan harga itu membuat sebagian pengguna kendaraan berpindah dari Dexlite ke Biosolar. Perubahan tersebut kemudian menambah jumlah kendaraan yang mengantre.
Kuota BBM Subsidi Tetap Tersedia
Agusli menjelaskan hasil rapat koordinasi dengan pemilik SPBU menunjukkan tidak ada pengurangan kuota BBM subsidi di Pasaman Barat.
Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memastikan pasokan tetap tersedia. Pemerintah juga terus memantau distribusi agar berjalan lancar.
Satgas pengawasan BBM bersama Pertamina Sumbar telah menggelar rapat dengan para pemilik SPBU. Pertemuan itu membahas langkah pengawasan dan kelancaran distribusi.
Tim pengawasan bersama aparat penegak hukum akan terus turun ke lapangan. Mereka akan memantau proses distribusi dan memastikan penyaluran tetap sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah berharap langkah tersebut dapat menekan penyalahgunaan dan mengurangi antrean kendaraan. Selain itu, pengawasan yang konsisten diharapkan menjaga hak masyarakat yang memang berhak menerima BBM subsidi.(ar)
