LIMA PULUH KOTA, seriusnews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung. Lembaga perbankan ini beroperasi di Jorong Simpang Empat, Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.
Dewan Komisioner OJK menerbitkan keputusan tersebut melalui Surat Nomor KEP-109/D.03/2026 tertanggal 19 November 2026. Langkah tegas ini memperkuat industri perbankan nasional sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
Kronologi Pengawasan dan Penurunan Status Kesehatan Bank
Sebelum mencabut izin usaha, OJK telah menempatkan BPR LPN Labuh Gunung dalam pengawasan khusus selama setahun terakhir. Regulator menetapkan bank ini berstatus BPR Dalam Penyehatan (BDP) sejak 5 November 2025 lalu.
Penetapan status awal tersebut terjadi karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank merosot di bawah 12 persen. OJK memberikan tenggat waktu cukup agar pengurus dan pemegang saham segera membenahi masalah permodalan serta likuiditas.
Kebijakan pengawasan ini mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPR Syariah. Sayangnya, seluruh upaya perbaikan internal tidak membuahkan hasil hingga batas waktu berakhir.
Kondisi finansial yang terus memburuk memaksa OJK meningkatkan status bank menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 30 Oktober 2026. Pengurus dan pemegang saham kembali gagal menyelamatkan kinerja keuangan perusahaan pada fase krusial ini.
Proses Likuidasi Aset dan Penjaminan Dana Nasabah
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) langsung mengambil alih penanganan BPR LPN Labuh Gunung setelah upaya penyehatan gagal total. LPS mengeluarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor 157/ADK3/2026 pada 10 November 2026 untuk mengeksekusi proses likuidasi.
Selanjutnya, LPS meminta OJK mencabut izin usaha bank perkreditan rakyat tersebut. OJK segera menindaklanjuti permintaan resmi itu sesuai ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023.
Kini, LPS menjalankan fungsi penjaminan simpanan sekaligus menuntaskan proses likuidasi seluruh aset perusahaan. Pelaksanaan tugas ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
OJK mengimbau seluruh nasabah BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang menghadapi penutupan operasional bank ini. LPS menjamin penuh simpanan dana masyarakat di sektor perbankan sesuai persyaratan yang berlaku.
Masyarakat tidak perlu panik dan cukup memantau pengumuman resmi dari LPS terkait jadwal verifikasi maupun pencairan klaim simpanan. Pastikan seluruh dokumen bukti kepemilikan rekening tersimpan aman untuk memperlancar proses pembayaran dana nasabah.(ar)









