Pasaman Barat, seriusnews.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendampingi Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Alam Sumatera menggelar kegiatan pengawasan lapangan pada Rabu (29/7). Langkah kolaboratif ini berfokus mempercepat program rehabilitasi pascabencana Pasaman Barat agar pemulihan wilayah terdampak berjalan cepat.
Tim gabungan memusatkan pemantauan langsung pada titik kerusakan infrastruktur di Kecamatan Talamau. Selain meninjau fisik bangunan, rombongan mendatangi Aia Gadang di Kecamatan Pasaman untuk membagikan bantuan kemasyarakatan.
Ketua Tim Supervisi PRR Pascabencana, Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, memimpin jajaran pejabat pusat selama kunjungan kerja tersebut. Bupati Pasaman Barat Yulianto dan Sekretaris Daerah Doddy San Ismail mendampingi seluruh rangkaian kegiatan peninjauan.
Tim Satgas Nasional Tinjau Langsung Infrastruktur Terdampak Bencana
Bupati Yulianto menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian intensif pemerintah pusat terhadap pemulihan kawasan terdampak di daerahnya. Ia menegaskan keterlibatan aktif Satgas Nasional sangat membantu daerah dalam memetakan kebutuhan penanganan darurat secara akurat.
Kondisi geografis Pasaman Barat menyimpan potensi risiko tinggi terhadap ancaman gempa bumi, banjir, serta tanah longsor. Pemerintah daerah perlu menjalin sinergi kuat bersama kementerian pusat guna mengantisipasi ancaman bencana susulan.
Pemkab Pasaman Barat terus mengintensifkan komunikasi bersama Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Koordinasi berkala ini bertujuan menuntaskan berbagai kendala teknis serta mempercepat proses pemulihan infrastruktur di lapangan.
Rombongan pejabat langsung menyisir sejumlah sarana publik untuk melihat skala kerusakan secara nyata. Pengamatan mendalam ini menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai prioritas perbaikan fasilitas umum bagi warga.
Pemerintah Daerah Menyiapkan Jalan Alternatif Khusus Bagi Masyarakat
Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang menjelaskan kegiatan monitoring berfungsi mengevaluasi efektivitas program rekonstruksi yang telah berjalan. Tim supervisi mengumpulkan seluruh data lapangan sebagai bahan evaluasi nasional untuk merumuskan kebijakan penanganan lanjutan.
Tim lapangan menemukan kendala utama berupa kerusakan parah pada akses jalan utama dan alur aliran sungai. Kondisi perlintasan di Polongan Anam sangat rawan sehingga membahayakan keselamatan para pengguna jalan.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat merespons bahaya tersebut dengan menyiapkan jalur alternatif dari Jembatan Panjang menuju Bangkok. Kebijakan ini menjadi solusi darurat agar arus mobilitas warga setempat tidak terputus total.
Pemkab Pasaman Barat mengalokasikan dana sebesar Rp1.416.050.071 dari APBD TA 2026 untuk mendanai peningkatan jalur alternatif tersebut. Pemerintah daerah mengajukan bantuan dana tambahan kepada pemerintah pusat mengingat keterbatasan kapasitas anggaran daerah.
Penanganan Kerusakan Jalan Polongan Anam Kini Masuk Lelang
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 miliar khusus untuk menangani kerusakan infrastruktur jalan Polongan Anam. Alokasi dana provinsi tersebut menyasar lima titik kerusakan vital yang memerlukan perbaikan struktur secara menyeluruh.
Proyek pemulihan akses Polongan Anam saat ini sedang memasuki tahapan lelang resmi di tingkat provinsi. Pemprov Sumbar menargetkan pengerjaan fisik segera dimulai setelah penetapan pemenang lelang penyedia jasa.
Tim peninjau mendatangi berbagai objek vital seperti Polongan Anam, jalur alternatif Jembatan Panjang-Bangkok, dan instalasi SPAM PDAM. Rombongan juga menginspeksi kondisi fisik Jembatan Panjang serta Jembatan Aia Gadang guna memastikan keamanan struktur.
Sinergi penanganan bencana ini melibatkan jajaran TNI-Polri, BPBD, Satpol PP, Dinas PU, serta Dinas Kominfo Pasaman Barat. Aparat pemerintah kecamatan, Forkopimca Talamau, dan pemangku kepentingan lokal turut hadir memberikan pengawalan penuh.(ar)
