Pesisir Selatan, seriusnews.id – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengelar rapat koordinasi untuk mematangkan agenda Pilwana 2026 Pesisir Selatan di Painan. Sebanyak 93 nagari di wilayah Sumatera Barat tersebut bakal melangsungkan Pemilihan Wali Nagari secara serentak pada tahun ini.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan mencatat kebutuhan tempat pemungutan suara mencapai 446 lokasi. Kepala DPMD Pessel Mar Alamsyah menyampaikan kesiapan jajarannya dalam memfasilitasi seluruh tahapan pemungutan suara tersebut.
Perbandingan Biaya Sistem Pemungutan Suara Pemilihan Nagari
Mar Alamsyah menjelaskan pemerintah daerah sedang mengkaji dua skema pelaksanaan pencoblosan di lapangan. Panitia dapat menerapkan sistem pemungutan suara secara manual atau memanfaatkan teknologi berbasis e-voting.
Pilihan teknis tersebut membawa konsekuensi perbedaan alokasi anggaran yang sangat signifikan. Pelaksanaan sistem manual membutuhkan dana sekitar Rp294 juta, sedangkan metode e-voting menelan biaya mencapai Rp1,4 miliar untuk pengadaan serta penyewaan perangkat elektronik.
Pemerintah daerah harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran secara cermat sebelum menetapkan opsi final. Selain efisiensi biaya, kesiapan infrastruktur teknologi pada setiap nagari juga menjadi bahan pertimbangan utama.
Tim Percepatan Pemerintahan Daerah Pessel menilai penerapan e-voting dapat menjadi jalan keluar jangka panjang. Ketua TPPD Syaidal menyarankan penerapan sistem elektronik tersebut berjalan secara bertahap pada nagari yang sudah memiliki kesiapan teknis.
Penegakan Netralitas Aparatur Dan Pemutakhiran Data Pemilih Nagari
Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Zainal Arifin menegaskan pentingnya menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Beliau meminta seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan penyelenggara menjaga netralitas selama tahapan Pilwana berlangsung.
Zainal mengingatkan bahwa keberpihakan aparatur dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan. Oleh karena itu, seluruh panitia wajib menjalankan tugas secara profesional sesuai aturan perundang-undangan.
Sekda Pessel juga menyoroti pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap sebagai fondasi utama kelancaran demokrasi tingkat nagari. Data pemilih yang akurat dan tervalidasi akan meminimalkan potensi sengketa hasil pemilihan di kemudian hari.
Pemerintah daerah menginstruksikan pembentukan posko pengaduan DPT pada setiap nagari. Posko tersebut bertugas melayani masyarakat yang menghadapi kendala administratif terkait hak pilih mereka.
Komitmen Pelaksanaan Kampanye Damai Dan Penolakan Politik Uang
Sekda Zainal Arifin mengimbau para calon wali nagari untuk menggelar kampanye secara damai dan edukatif. Para peserta Pilwana wajib memanfaatkan media sosial secara bijak tanpa menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian.
Pemerintah daerah menegaskan penolakan keras terhadap segala bentuk praktik politik uang. Panitia akan mengenakan sanksi tegas hingga diskualifikasi bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.
Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk merayakan Pilwana dengan semangat persaudaraan. Beliau mengingatkan bahwa pesta demokrasi badunsanak ini tidak boleh memecah belah silaturahmi antarwarga.
Darmansyah mendorong peningkatan partisipasi pemilih agar melahirkan sosok pemimpin nagari yang berkualitas. Pihaknya berharap wali nagari terpilih memiliki kapasitas mumpuni dalam memimpin pembangunan di wilayahnya.
Selain memenuhi persyaratan administratif, calon wali nagari harus membuktikan kapasitas kepemimpinannya di tengah masyarakat. Ketua TPPD Syaidal menekankan pentingnya kualitas figur calon demi kemajuan desa di Pesisir Selatan.
Pemerintah daerah meminta semua pihak menyelesaikan setiap perselisihan melalui mekanisme hukum yang sah. Setelah seluruh tahapan usai, warga nagari harus kembali bersatu untuk membangun daerah secara bersama-sama.(ar)
