Padang, seriusnews.id – Enam organisasi masyarakat sipil di Sumatera memperkuat akses kelola Perhutanan Sosial. Mereka mengasah program melalui kegiatan Warsi Grant Management di Padang pada 4–6 Agustus 2026.
Langkah ini menjadi bagian skema pendanaan Uni Eropa. Program tersebut hadir untuk mengatasi ketimpangan lahan di Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu.
Wakil Direktur KKI WARSI Rainal Daus menyatakan bahwa seleksi awal diikuti oleh 25 organisasi. Oleh karena itu, konsorsium KKI WARSI, AKSI, dan WALHI memilih enam lembaga terbaik.
Selain memberikan dana, program ini juga membangun jejaring kerja. Oleh sebab itu, peserta wajib menerapkan prinsip perlindungan agar program berjalan lancar di lapangan.
Selanjutnya, peserta mengikuti pelatihan intensif selama tiga hari. Mereka menyusun indikator kerja, anggaran transparan, serta melibatkan kelompok perempuan dan pemuda.
Syafrida Anggraini dari Yayasan Roehana Independen Indonesia menilai pelatihan ini sangat bermanfaat. Sebab, lembaga penerima hibah mendapatkan wawasan baru tentang pengelolaan dana secara akuntabel.
Sinergi Multipihak Demi Kelestarian Ekosistem Hutan Sumatera
Sementara itu, Markolinus Sagulu dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai merasa terbantu. Hasilnya, strategi advokasi hak kelola masyarakat adat Mentawai menjadi lebih tajam.
Lembaga penerima hibah Jambi adalah Yayasan Gerak Cinta Tani dan Wisata. Selanjutnya, peserta Bengkulu terdiri dari Perkumpulan Lestari Alam Laut Untuk Negeri dan Yayasan Mitra Desa.
Sementara itu, tiga lembaga Sumatera Barat mencakup Yayasan Roehana Independen Indonesia, Yayasan Citra Mandiri Mentawai, dan Yayasan Bina Kelola Lestari. Dengan demikian, semua perwakilan siap menjalankan program pendampingan.
Akhirnya, sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pendamping akan makin kuat. Pada akhirnya, program Perhutanan Sosial dapat menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.(ar)
