Jakarta, seriusnews.id – Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto terkait penyediaan gudang logistik bencana daerah di setiap pemerintah daerah. Langkah strategis ini bertujuan untuk mempercepat penyaluran bantuan saat fase awal tanggap darurat.
Suharyanto menyampaikan usulan tersebut langsung di depan Presiden Prabowo pada rapat koordinasi penanganan dampak gempa bumi Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pertemuan berlangsung di posko pengungsian Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/Wakanga Mere, Desa Tonggurambang, Mbay.
Gudang Kosong Hambat Penanganan Awal Bencana Di Daerah
Suharyanto mengungkapkan bahwa keterbatasan cadangan bantuan di tingkat lokal menjadi kendala utama selama proses penanganan darurat. Banyak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak dapat bergerak cepat karena tidak menyimpan cadangan barang bantuan.
Kondisi fasilitas penyimpanan yang kosong membuat pemerintah daerah kesulitan menyalurkan bantuan mandiri saat gempa mengguncang NTT. Pemerintah daerah pada akhirnya bergantung sepenuhnya pada kedatangan armada pengangkut dari pemerintah pusat.
Selama ini bantuan kemasyarakatan Presiden dan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar per kabupaten sangat membantu masyarakat. Namun, daerah memerlukan langkah antisipasi mandiri yang jauh lebih cepat untuk menghadapi potensi bencana berikutnya.
Proses pengiriman perlengkapan darurat dari pusat menuju lokasi terdampak selalu membutuhkan rentang waktu perjalanan. Kondisi geografis Indonesia sering kali memperpanjang waktu distribusi barang bantuan sampai ke tangan para korban.
BNPB bertindak sebagai alat kelengkapan Presiden yang tidak memiliki garis hubungan komando langsung dengan instansi BPBD di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memiliki kesiapan mandiri sejak menit pertama musibah terjadi.
dynamic-text-anchor
Penyediaan Bantuan Dasar Perlu Dukungan Anggaran Daerah
Pemerintah daerah memegang peran vital dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada periode awal krisis. Bantuan mendesak tersebut meliputi pasokan makanan siap saji, selimut, tenda pengungsian, hingga matras tempat tidur.
Pemerintah provinsi serta kabupaten/kota disarankan membangun fasilitas penyimpanan bantuan mandiri secara merata. Skema ini menjamin warga terdampak langsung menerima bantuan tanpa perlu menunggu rombongan tim pusat tiba.
Pengadaan persediaan awal tersebut tidak memerlukan alokasi dana daerah dalam jumlah yang terlalu besar. Pemerintah daerah cukup menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar untuk mengisi stok kebutuhan pokok.
Dana tersebut dapat dialokasikan khusus untuk belanja bahan sembako, tenda darurat, serta perlengkapan tidur warga pengungsi. Kehadiran stok siap pakai akan langsung meringankan beban penderitaan warga pada masa kritis.
dynamic-text-anchor
Presiden Siap Bantu Pembangunan Lumbung Cadangan Nasional
Presiden Prabowo merespon positif masukan dari Kepala BNPB tersebut dan berjanji menerapkan kebijakannya secara nasional. Kepala Negara langsung memerintahkan jajarannya untuk mencatat serta menghitung skema kebutuhan anggaran pengadaan secara cermat.
Pemerintah pusat siap turun tangan membantu seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten dalam merealisasikan fasilitas penyimpanan bantuan tersebut. Dukungan pusat akan memastikan ketersediaan lumbung pangan darurat di bawah kendali gubernur serta bupati.
Presiden menegaskan bahwa setiap kepala daerah idealnya sudah memiliki lumbung cadangan logistik mandiri untuk menghadapi kondisi darurat. Langkah antisipasi ini menjadi standar wajib dalam manajemen perlindungan keselamatan masyarakat.
Pemerintah pusat akan mengambil inisiatif penuh jika pemerintah daerah belum menjalankan langkah antisipasi bencana tersebut. Komitmen ini menjadi bagian dari program penguatan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana nasional.(ar)
