Kepala BGN Bongkar Modus Yayasan Minta Setoran Dapur MBG

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 19:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

iLustrasi BGN temukan yayasan minta setoran per ompreng ke mitra dapur MBG.(poto: AI).

iLustrasi BGN temukan yayasan minta setoran per ompreng ke mitra dapur MBG.(poto: AI).

Jakarta, seriusnews.id – Badan Gizi Nasional menindak tegas laporan mengenai pungutan liar yang menjerat para mitra dapur makan bergizi. Pihak yayasan tertentu menarik setoran dana per wadah makanan tanpa menyumbang tenaga maupun biaya operasional.

Kepala BGN Sudaryono membongkar praktik culas ini secara gamblang kepada awak media. Pihaknya menerima banyak aduan dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang merasa tertekan oleh beban pungutan tersebut.

Para mitra sejatinya telah menanggung biaya pembangunan fasilitas dapur secara mandiri di lapangan. Namun, oknum pengurus yayasan justru memeras mereka dengan menagih bagian keuntungan dari setiap paket hidangan.

Sudaryono menegaskan bahwa yayasan bersangkutan sama sekali tidak mengucurkan bantuan finansial. Mereka juga mangkir dari tanggung jawab pembinaan serta pengawasan menu harian di tempat produksi.

Kondisi sepihak ini memicu kegusaran mendalam di lingkungan pimpinan badan gizi pemerintah. Penarikan dana gelap tersebut berisiko merusak stabilitas manajemen dapur yang sedang bertumbuh.

Pungutan Liar Ancam Kualitas Menu Makan Bergizi

Tarikan biaya tambahan ini menekan ruang gerak finansial para mitra penyedia makanan secara signifikan. Tekanan anggaran tersebut berpotensi menurunkan mutu bahan pangan yang tersaji di atas piring anak-anak.

Baca Juga :  Istana Jawab Tuntutan Demo Mahasiswa, Klaim Efisiensi APBN dan Evaluasi MBG

Sudaryono meminta seluruh pihak mengawal setiap rupiah uang negara agar tepat sasaran. Ia tidak mentoleransi penurunan standar sajian hanya demi memuaskan kantong oknum perantara.

Pemerintah merancang program pemenuhan gizi ini demi mendongkrak status kesehatan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pengelola dapur wajib menjaga keseimbangan komposisi nutrisi secara konsisten setiap hari.

Pihak otoritas menuntut laporan penggunaan anggaran yang sepenuhnya bersih dan transparan dari para pelaksana. Sudaryono menginginkan konversi dana APBN benar-benar terwujud dalam bentuk seporsi santapan bergizi tinggi.

Prinsip akuntabilitas menjadi harga mati dalam keseluruhan tata kelola program bantuan makan gratis ini. BGN siap memutus mata rantai birokrasi nakal yang merugikan kepentingan anak sekolah serta mitra kerja.

BGN Siapkan Jalur Registrasi Resmi Bagi Mitra

Lembaga pemerintah ini langsung membuka portal pendaftaran digital terpisah demi memutus dominasi yayasan bermasalah. Sistem daring tersebut membagi akses pintu masuk secara khusus antara kelompok yayasan dan operator dapur.

Baca Juga :  Pemko Padang Perkuat Kualitas Program Makan Bergizi Gratis Jelang Penilaian BGN

Skema baru ini memberi keleluasaan penuh bagi mitra untuk memutus kontrak sepihak dari yayasan pembina. Pengelola dapur berhak mendaftarkan induk organisasi baru yang lebih profesional dan kooperatif.

Mitra yang merasa tertindas cukup mengunggah berkas pembuktian serta rincian kerugian operasional ke laman registrasi. Petugas verifikator BGN akan memvalidasi data pengaduan tersebut sesuai pedoman administrasi yang berlaku.

Langkah pembersihan internal ini menjadi bukti keberpihakan negara terhadap kelangsungan usaha para mitra lokal. Pemerintah menjamin dapur yang berintegritas tinggi akan terus beroperasi tanpa intimidasi potongan liar.

Sudaryono mengajak seluruh pengusaha dapur umum untuk melaporkan segala bentuk penyelewengan serupa tanpa rasa cemas. Sinergi bersih ini memastikan anak-anak Indonesia menerima asupan terbaik tanpa potongan uang siluman.(ar)

Berita Terkait

Megawati Sindir Bayaran Buzzer dan Usul DPR Buat Aturan Khusus
BNPB Catat 2.397 Bencana di Indonesia Hingga November 2026
Kemkomdigi Blokir 26.869 Konten Pornografi Anak hingga 2026
Hadapi Era AI, Kemnaker Siapkan 3 Strategi Lindungi Pekerja
Aturan Baru RUU Penyiaran: Akun Medsos Pribadi Bebas Izin KPI
PPPK Paruh Waktu Naik Status Penuh Waktu dan Berpeluang Ikut CPNS 2027
Pemerintah Buka CPNS November 2026 dan Angkat PPPK Penuh Waktu
Cara Cek Tilang ETLE Online dan Panduan Bayar Dendanya
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:47 WIB

Megawati Sindir Bayaran Buzzer dan Usul DPR Buat Aturan Khusus

Jumat, 20 November 2026 - 13:38 WIB

BNPB Catat 2.397 Bencana di Indonesia Hingga November 2026

Kamis, 19 November 2026 - 21:23 WIB

Kemkomdigi Blokir 26.869 Konten Pornografi Anak hingga 2026

Sabtu, 14 November 2026 - 13:44 WIB

Hadapi Era AI, Kemnaker Siapkan 3 Strategi Lindungi Pekerja

Selasa, 10 November 2026 - 17:11 WIB

Aturan Baru RUU Penyiaran: Akun Medsos Pribadi Bebas Izin KPI

Berita Terbaru

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, mengunjungi kampus PUtech di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2026).(poto: padangkita.com).

Pendidikan

Lulusan Saga Saja Plus Pariaman Langsung Bekerja di BUMN

Sabtu, 21 Nov 2026 - 15:59 WIB

Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD Kota Padang resmi mengetok palu kesepakatan ini dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang pada Jumat (20/11/2026).(poto: padangkita.com).

Pemerintahan

APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,8 Triliun, Ini Prioritas Utamanya

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:47 WIB