Jakarta, seriusnews.id – Istana jawab tuntutan mahasiswa dengan menegaskan pemerintah telah menjalankan sejumlah langkah untuk merespons aspirasi aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyoroti efisiensi anggaran negara, penguatan ketahanan energi, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pembenahan struktur ekonomi nasional.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan pemerintah bergerak sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, kebijakan yang berjalan saat ini bertujuan memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Pemerintah Fokus Menekan Pemborosan APBN
Qodari menanggapi tuntutan mahasiswa terkait pemborosan APBN dengan menegaskan pemerintah telah memangkas pengeluaran yang tidak mendesak. Pemerintah mengarahkan anggaran ke sektor yang memiliki prioritas lebih tinggi.
Menurut Qodari, langkah efisiensi tersebut menghasilkan penghematan sekitar Rp300 triliun. Pemerintah juga menjalankan kebijakan untuk mencegah kebocoran anggaran di berbagai sektor.
Qodari menyebut pembentukan Danantara menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pengelolaan aset dan kekayaan negara.
Pemerintah menilai tata kelola yang lebih terstruktur dapat meningkatkan efisiensi dan memperbesar manfaat anggaran.
Pemerintah juga menanggapi tuntutan mahasiswa mengenai harga BBM nonsubsidi. Qodari menilai kondisi global dan ketergantungan terhadap impor energi masih memberi tekanan terhadap harga.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah mempercepat program ketahanan energi. Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas energi nasional agar pasokan lebih mandiri.
Qodari menjelaskan pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, termasuk pengembangan biodiesel B50 untuk solar dan campuran etanol E20 untuk bensin. Pemerintah juga memastikan harga BBM bersubsidi tetap stabil.
Qodari menegaskan pemerintah tidak menghentikan program Makan Bergizi Gratis meski mahasiswa memasukkan program itu dalam daftar tuntutan. Pemerintah memilih memperbaiki pelaksanaan tanpa menghentikan layanan.
Menurut dia, setiap program berskala besar menghadapi tantangan saat masuk tahap operasional. Karena itu, pemerintah menempatkan evaluasi sebagai langkah utama.
Pemerintah mengevaluasi penerima manfaat, kondisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kualitas gizi makanan, tata kelola pelaksanaan, serta keterlibatan vendor lokal. Evaluasi juga menyasar efektivitas distribusi layanan.
Qodari menjelaskan pemerintah menghentikan sementara pembangunan dan persiapan SPPG yang belum beroperasi. Namun, pemerintah tetap menjalankan layanan MBG yang sudah melayani masyarakat.
Ia menekankan bahwa penerima manfaat program sudah mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah. Karena itu, pemerintah memilih memperbaiki mekanisme pelaksanaan dibanding menghentikan program.
Pemerintah Dorong Reformasi Struktur Ekonomi
Qodari menyebut pemerintah tengah menjalankan pembenahan ekonomi yang lebih luas. Ia menggambarkan langkah tersebut sebagai bagian dari reformasi terhadap struktur ekonomi nasional.
Menurut dia, pemerintah ingin memperbaiki tata kelola yang selama ini memberi ruang bagi praktik yang merugikan negara. Pemerintah mengaitkan agenda itu dengan penegakan hukum di sektor tata niaga minyak dan penertiban kebun sawit ilegal.
Qodari juga menyoroti langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang melakukan penertiban terhadap jutaan hektar kawasan sawit ilegal. Pemerintah menilai langkah tersebut memperkuat pengawasan dan memperbaiki tata kelola sektor sumber daya.
Qodari menegaskan pemerintah memandang aksi mahasiswa sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Pemerintah membuka ruang untuk menerima kritik, masukan, dan aspirasi dari masyarakat.
Sebelumnya, mahasiswa dari berbagai kampus bersama elemen masyarakat menggelar demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Massa menyampaikan lima tuntutan, yaitu menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.(ar)
