Peneliti BRIN Usul Sekda Jabat Kepala Daerah Menjelang Pilkada 2031

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 19:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Peneliti Utama BRIN Prof Siti Zuhro mengusulkan penjabat kepala daerah sekda memimpin wilayah menjelang pilkada lokal 2031.(poto: kompas.com0.

Peneliti Utama BRIN Prof Siti Zuhro mengusulkan penjabat kepala daerah sekda memimpin wilayah menjelang pilkada lokal 2031.(poto: kompas.com0.

Jakarta, seriusnews.id – Peneliti Utama BRIN Prof Siti Zuhro mengusulkan penjabat kepala daerah sekda memimpin wilayah menjelang pilkada lokal 2031. Usulan ini bertujuan menjaga ritme birokrasi pemerintahan daerah.

Langkah ini juga mencegah gesekan politik antara pusat dan daerah. Siti Zuhro menyampaikan gagasan tersebut di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (3/10/2026).

Saat itu, ia menghadiri seminar nasional kesiapan pemerintah daerah. Forum ilmiah tersebut membahas antisipasi pelaksanaan pemilu nasional dan lokal.

Siti Zuhro menegaskan posisi sekretaris daerah sangat vital. Sekda bekerja langsung sebagai dapur pemerintahan provinsi maupun kabupaten dan kota.

Pertimbangan Tata Kelola Birokrasi Lokal Pasca Putusan Mahkamah

Ia mengaku telah membicarakan hal ini bersama pihak Kemenpan-RB. Komunikasi itu merespons tingginya potensi tarik-menarik kepentingan kekuasaan.

Baca Juga :  Jelang Putusan MK Gugatan Gibran, PDI-P: Kami Hormati Proses Hukum

Wacana ini menguat seiring terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan peradilan tersebut mengubah skema keserentakan pemilu mulai 2029.

Aturan baru memisahkan pemilu nasional dengan pilkada tingkat lokal. Mahkamah menetapkan jeda waktu pemilu lokal selama dua hingga dua setengah tahun.

Jeda panjang tersebut mengharuskan penunjukan banyak penjabat kepala daerah. Kekosongan kursi kepemimpinan ini menuntut figur pemimpin yang tepat.

Siti Zuhro menilai pola lama penunjukan pejabat pusat memicu silang sengkarut. Para kepala daerah definitif sebelumnya memimpin lewat mandat rakyat.

Ia memandang penunjukan pejabat luar secara tiba-tiba sangat tidak elok. Pejabat internal daerah dinilai lebih memahami kebutuhan warganya.

Jaminan Keberlanjutan Pembangunan Menghindari Gejolak Dua Tahun Anggaran

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendukung penuh usulan strategis ini. Ia sepakat bahwa sekda sangat layak memimpin masa transisi.

Baca Juga :  Kemen Imipas Pecat Kalapas Cibinong Imbas Skandal Klaster Mewah Narapidana

Sekda memahami arah kebijakan karena menyusun program kerja sejak awal. Pejabat karier ini juga mengawal perencanaan anggaran secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut jelas berbeda dengan pejabat dari pemerintah pusat. Figur luar sering kali mengabaikan program kerja yang sudah berjalan.

Anwar mengkhawatirkan nasib agenda pembangunan selama masa transisi dua tahun. Kekosongan kepemimpinan berpotensi memicu gejolak serius pada pengelolaan anggaran daerah.

Ketidakpastian arah kebijakan anggaran tentu merugikan kepentingan masyarakat luas. Penjabat baru belum tentu memahami prioritas belanja pembangunan daerah.

Penunjukan sekda menjadi jalan keluar paling aman bagi daerah. Opsi ini memastikan seluruh program kerja tetap berjalan sampai pilkada 2031.(ar)

Berita Terkait

Megawati Sindir Bayaran Buzzer dan Usul DPR Buat Aturan Khusus
BNPB Catat 2.397 Bencana di Indonesia Hingga November 2026
Kemkomdigi Blokir 26.869 Konten Pornografi Anak hingga 2026
Hadapi Era AI, Kemnaker Siapkan 3 Strategi Lindungi Pekerja
Aturan Baru RUU Penyiaran: Akun Medsos Pribadi Bebas Izin KPI
PPPK Paruh Waktu Naik Status Penuh Waktu dan Berpeluang Ikut CPNS 2027
Pemerintah Buka CPNS November 2026 dan Angkat PPPK Penuh Waktu
Cara Cek Tilang ETLE Online dan Panduan Bayar Dendanya
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:47 WIB

Megawati Sindir Bayaran Buzzer dan Usul DPR Buat Aturan Khusus

Jumat, 20 November 2026 - 13:38 WIB

BNPB Catat 2.397 Bencana di Indonesia Hingga November 2026

Kamis, 19 November 2026 - 21:23 WIB

Kemkomdigi Blokir 26.869 Konten Pornografi Anak hingga 2026

Sabtu, 14 November 2026 - 13:44 WIB

Hadapi Era AI, Kemnaker Siapkan 3 Strategi Lindungi Pekerja

Selasa, 10 November 2026 - 17:11 WIB

Aturan Baru RUU Penyiaran: Akun Medsos Pribadi Bebas Izin KPI

Berita Terbaru

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, mengunjungi kampus PUtech di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2026).(poto: padangkita.com).

Pendidikan

Lulusan Saga Saja Plus Pariaman Langsung Bekerja di BUMN

Sabtu, 21 Nov 2026 - 15:59 WIB

Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD Kota Padang resmi mengetok palu kesepakatan ini dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang pada Jumat (20/11/2026).(poto: padangkita.com).

Pemerintahan

APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,8 Triliun, Ini Prioritas Utamanya

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:47 WIB