Jelang Putusan MK Gugatan Gibran, PDI-P: Kami Hormati Proses Hukum

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 6 Oktober 2026 - 16:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.(poto: kompas.com).

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.(poto: kompas.com).

Jakarta, seriusnews.id – Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan secara terbuka menanggapi pembacaan putusan MK gugatan Gibran di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, partai berlambang banteng ini memastikan langkah politiknya tetap mematuhi seluruh koridor hukum negara.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal proses peradilan yang sedang berjalan. Selain itu, Puan memastikan partainya siap menerima apa pun ketetapan akhir para hakim konstitusi.

Puan menyampaikan keterangan resmi tersebut saat menemui wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Alhasil, sikap tegas ini langsung meredam spekulasi liar seputar dinamika politik pascapemilu.

Senada dengan langkah tersebut, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah turut memperkuat imbauan penyejuk di hadapan media massa. Bahkan, Said meminta masyarakat luas agar tidak memicu kegaduhan baru menjelang pengumuman perkara.

Said menilai Mahkamah Konstitusi berdiri sebagai saluran hukum yang sah guna menyelesaikan sengketa kepemiluan nasional. Karena itu, langkah para pemohon menguji aturan ke pengadilan justru membuktikan kematangan demokrasi Indonesia.

Politisi senior tersebut juga mengajak publik agar menghentikan silang pendapat yang memicu ketegangan sosial. Selanjutnya, ia mendorong seluruh elemen bangsa mempercayakan keputusan perkara kepada nurani majelis hakim.

Sikap Tegas PDI Perjuangan Tanggapi Rumor Suksesi Kepemimpinan

PDI-P secara tegas membantah isu keterlibatan internal partai dalam pusaran sengketa pencalonan wakil presiden tersebut. Oleh sebab itu, Said memastikan partainya tidak mengantongi kepentingan tersembunyi apa pun di balik sidang peradilan.

Baca Juga :  Sebut Sidang MK Ilegal di Layar Kaca, Saksi Ahli Kena Semprot Hakim Konstitusi

Klarifikasi ini meluncur demi menepis desas-desus yang menyeret nama Puan Maharani sebagai kandidat wakil presiden pengganti. Padahal, Said menolak keras upaya pihak luar yang kerap mengaitkan gejolak politik dengan partainya.

Pihak PDI-P justru menyatakan kepercayaan penuh terhadap integritas serta independensi para hakim konstitusi saat ini. Maka dari itu, Said meyakini komposisi majelis hakim mampu memutus perkara secara adil dan objektif.

Mahkamah Konstitusi sendiri menggelar sidang pembacaan putusan perkara tersebut pada Selasa malam pukul 20.00 WIB. Tak heran jika perkara bernomor registrasi 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini menyita perhatian besar masyarakat Indonesia.

Pakar hukum Denny Indrayana mengajukan permohonan sengketa ini bersama sebelas pemohon lain dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, barisan pemohon merangkul kalangan akademisi kampus, perwakilan Partai Ummat, hingga pengurus organisasi kemasyarakatan.

Gugatan ini secara khusus menguji legalitas syarat administratif pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu. Terlebih lagi, pemohon menyoroti keabsahan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 terkait penyetaraan ijazah luar negeri.

Tuntutan Pemohon Serta Penjelasan Penyelenggara Pemilu di Sidang

Pihak pemohon menilai proses penyusunan aturan teknis KPU tersebut menabrak prosedur karena tidak melalui uji publik. Akibatnya, pemohon menuding komisi pemilihan sengaja merancang regulasi demi meloloskan langkah politik Gibran.

Baca Juga :  Komdigi Tegur Operator Seluler Soal Paket Internet Non-Rollover yang Langgar Putusan MK

Melalui berkas petitumnya, pemohon menuntut MK membatalkan surat ketetapan KPU tentang penetapan pasangan calon dan hasil pilpres. Selain itu, pemohon mendesak pembatalan pelantikan wakil presiden serta mendorong MPR menggelar sidang pemilihan baru.

Komisi Pemilihan Umum selaku pihak termohon menepis seluruh tudingan yang tertuang dalam berkas gugatan pemohon. Sebab, KPU menegaskan stafnya telah memverifikasi seluruh dokumen pendaftaran dan penyetaraan ijazah luar negeri sesuai aturan.

Persidangan pembuktian sebelumnya menghadirkan kesaksian penting dari pejabat Kemendikdasmen Taufiq Damarjati mengenai dokumen pembanding. Di sisi lain, Taufiq menerangkan bahwa berkas penyetaraan dari UTS Insearch bukan ijazah maupun tanda tamat belajar.

Fakta sidang semakin benderang saat perwakilan korps diplomatik luar negeri membeberkan hasil penelusuran data arsip pendidikan. Namun, Atase Pendidikan KBRI Singapura Nur Aini Ariyanti memastikan kantornya tidak menemukan catatan dokumen atas nama bersangkutan.

Keterangan serupa meluncur dari Atase Pendidikan KBRI Canberra Yuli Rahmawati saat memberikan laporan di hadapan persidangan. Pada akhirnya, perwakilan resmi pemerintah di Australia ini menyatakan kantornya tidak menemukan arsip riwayat pendidikan yang dimaksud.(ar)

Berita Terkait

APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,8 Triliun, Ini Prioritas Utamanya
Dokumen Hangus Terbakar, Disdukcapil Sungai Penuh Pulihkan Harapan Lima Keluarga
Wali Kota Padang Fadly Amran Raih Penghargaan BMPS Award 2026
Pemko Padang Raih Terbaik I Adminduk Sumatera, Dapat Insentif Rp855 Juta
Peringatan Hari Pahlawan 2026 Padang: Wawako Dorong Aksi Nyata
Padang Siaga Bencana: TNI dan Pemko Perkuat Mitigasi Banjir
Fadly Amran Gandeng BPN Tuntaskan Sengketa Lahan di Padang
Satu-satunya di Sumatera, Kota Pariaman Raih AKI 2026
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 14:47 WIB

APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,8 Triliun, Ini Prioritas Utamanya

Jumat, 20 November 2026 - 17:30 WIB

Dokumen Hangus Terbakar, Disdukcapil Sungai Penuh Pulihkan Harapan Lima Keluarga

Kamis, 12 November 2026 - 15:37 WIB

Wali Kota Padang Fadly Amran Raih Penghargaan BMPS Award 2026

Kamis, 12 November 2026 - 15:32 WIB

Pemko Padang Raih Terbaik I Adminduk Sumatera, Dapat Insentif Rp855 Juta

Selasa, 10 November 2026 - 17:06 WIB

Peringatan Hari Pahlawan 2026 Padang: Wawako Dorong Aksi Nyata

Berita Terbaru

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, mengunjungi kampus PUtech di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2026).(poto: padangkita.com).

Pendidikan

Lulusan Saga Saja Plus Pariaman Langsung Bekerja di BUMN

Sabtu, 21 Nov 2026 - 15:59 WIB

Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD Kota Padang resmi mengetok palu kesepakatan ini dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang pada Jumat (20/11/2026).(poto: padangkita.com).

Pemerintahan

APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,8 Triliun, Ini Prioritas Utamanya

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:47 WIB