Jakarta, Seriusnews.id – Presiden RI Prabowo Subianto memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan tingkat nasional ini mempertemukan kementerian Kabinet Merah Putih, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, serta kepala daerah dari penjuru tanah air. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah turut membaur dalam forum strategis tersebut guna memperjuangkan penguatan modal sektor produktif daerah.
Para pemangku kebijakan mengusung tema besar percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk mendongkrak taraf hidup masyarakat.
Dorongan Nyata Mahyeldi untuk Kelompok Usaha Rakyat
Mahyeldi memandang ketersediaan layanan bank yang aman dan terjangkau sebagai urat nadi kemakmuran warga. Menurutnya, masyarakat membutuhkan instrumen permodalan yang praktis tanpa hambatan birokrasi yang membebani.
Langkah perluasan ekosistem perbankan ini menyasar langsung kelompok usaha mikro, petani, nelayan, hingga pedagang pasar tradisional. Kemudahan menjangkau modal legal otomatis memutus ketergantungan pelaku usaha kecil dari jeratan rentenir maupun pinjaman ilegal.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mempererat kolaborasi bersama bank daerah dan pelaku industri keuangan resmi. Mahyeldi menilai kerja sama lintas lembaga menjamin aliran modal masuk sampai ke pelosok nagari secara merata.
Kehadiran perwakilan pengemudi ojek daring, santri, dan nelayan dalam forum ini mencerminkan arah kebijakan yang membumi. Mahyeldi menegaskan bahwa keterlibatan kelompok akar rumput membuktikan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga.
Apresiasi Presiden dan Lompatan Capaian Inklusi Nasional
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto memuji rampungnya pembentukan kelembagaan TPAKD di seluruh penjuru Indonesia. Sebanyak 552 tim telah resmi beroperasi aktif di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Kepala Negara menyebut tuntasnya pembentukan struktur kelembagaan tersebut sebagai capaian monumental yang patut mendapat apresiasi tinggi. Presiden menyampaikan terima kasih terbuka kepada Bank Indonesia, OJK, dan seluruh pimpinan daerah yang mengawal agenda pemerataan ini.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan laporan penting mengenai lonjakan indeks keuangan nasional. Kolaborasi rutin bersama BPS dan LPS menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat kini menyentuh 69 persen.
Angka inklusi keuangan nasional bahkan melompat tinggi melampaui 93 persen pada tahun berjalan. Hasil ini mengungguli target awal yang semula dibidik pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2029.
Program penguatan akses finansial ini berjalan beriringan dengan misi besar Asta Cita demi mengentaskan kemiskinan ekstrem. Seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah bersepakat menjaga kesinambungan ekosistem keuangan yang aman, ramah, dan transparan bagi setiap warga.(ar)
