Jakarta, seriusnews.id – Kementerian Komunikasi dan Digital menyelaraskan aturan penyiaran nasional dengan perkembangan teknologi internet. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, memimpin penandatanganan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran di Jakarta pada Senin (9/11/2026). Langkah ini memodernisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang sudah tidak relevan dengan era media sosial.
Pemerintah merancang perubahan UU Penyiaran untuk menjawab pergeseran perilaku masyarakat. Saat ini masyarakat tidak lagi sekadar menonton televisi, tetapi aktif memproduksi konten di berbagai ruang digital. Lewat penyusunan DIM ini, negara hadir untuk melindungi hak publik sekaligus menjaga ekosistem digital tetap sehat.
Sasaran Utama Regulasi dan Perlindungan Media Sosial Pribadi
Angga Raka Prabowo menegaskan bahwa aturan baru ini tidak menyasar akun media sosial pribadi. Aktivitas harian masyarakat di internet, seperti vlog keluarga, konten kreator pemula, hingga promosi UMKM, bebas dari kewajiban izin Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pemerintah menjamin seluruh kegiatan tersebut sebagai bagian dari hak berekspresi warga negara sesuai Pasal 28E UUD 1945.
Fokus utama RUU Penyiaran menyasar penyelenggara platform digital besar serta kanal siaran komersial. Pemerintah mengincar saluran digital yang beroperasi menyerupai industri media konvensional. Kriteria tersebut mencakup kanal yang memiliki struktur redaksi jelas, jadwal siaran rutin, jangkauan penonton luas, dan sistem monetisasi profesional.
Platform global seperti YouTube, TikTok, dan Instagram tetap beroperasi di bawah rezim Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Regulasi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tetap menjadi payung hukum utama bagi pengelolaan platform digital tersebut. Pemerintah hanya menambahkan aturan penyiaran secara proporsional agar lembaga siaran digital profesional memiliki standar tanggung jawab yang setara dengan televisi.
Perlindungan Anak dan Iklim Persaingan Industri
Prinsip kedua dalam pembentukan RUU ini berfokus pada keamanan anak-anak di ruang digital. Pemerintah mendorong penyedia platform untuk menerapkan sistem verifikasi usia dan pembatasan akses (age-gating) yang lebih ketat. Selain itu, pemerintah menuntut transparansi algoritma rekomendasi konten seperti For You Page (FYP) agar tidak menyebarkan materi berbahaya kepada pengguna anak.
Pemerintah juga menyoroti ketimpangan aturan penayangan iklan antara televisi dan platform digital. Iklan produk terbatas seperti rokok memiliki aturan jam tayang ketat di televisi, tetapi masih bebas beredar di internet. Aturan baru ini menuntut platform digital ikut bertanggung jawab menyaring konten iklan yang tampil di layar pengguna.
Prinsip ketiga bertujuan membangun iklim persaingan yang adil bagi industri penyiaran nasional. Selama ini, stasiun televisi dan radio konvensional menanggung beban pajak, menyerap tenaga kerja, serta wajib mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pemerintah ingin memastikan pelaku penyiaran digital skala besar menjalankan standar tanggung jawab yang seimbang demi menjaga keberlanjutan industri media nasional.
Pemerintah menyerahkan dokumen naskah DIM hasil kesepakatan lintas kementerian kepada Presiden untuk diteruskan ke DPR RI pada Selasa (10/11/2026). Pembahasan bersama parlemen diharapkan mampu melahirkan undang-undang yang responsif terhadap kemajuan teknologi tanpa mengorbankan kebebasan warga negara.(ar)
