Padang, seriusnews.id – Ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, terus bergerak cepat merespons derasnya arus urbanisasi. Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggandeng Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) untuk mempercepat pembangunan kawasan hunian modern yang terjangkau.
Langkah strategis ini mengemuka saat Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan pengurus pusat dan daerah APERSI di Kediaman Resmi Wali Kota pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut membahas solusi konkret untuk menekan angka kekurangan kebutuhan rumah (backlog) di Kota Padang.
Dalam audiensi ini, jajaran pejabat penting turut mendampingi Fadly Amran. Tampak hadir Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Tri Hadiyanto serta Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Raf Indria. Sementara itu, Ketua Umum DPP APERSI Deddy Indrasetiawan memimpin langsung rombongan asosiasi bersama Ketua DPD APERSI Sumbar Liswendi Kamar.
Skema Kota Satelit dan Legalisasi Fasilitas Publik
Salah satu terobosan utama dari pertemuaan ini adalah rencana pengembangan konsep kota satelit terpadu. Konsep ini membagi peran secara jelas antara pemerintah daerah dan pihak swasta demi kenyamanan warga.
Pengembang fokus membangun unit hunian yang layak dan aman. Di sisi lain, Pemko Padang menjamin ketersediaan serta kualitas fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) pendukung di sekitar pemukiman.
Fadly Amran menegaskan komitmennya untuk langsung membereskan tata kelola legalitas fasilitas pendukung tersebut. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera mendata dan menuntaskan sertifikasi fasos serta fasum di setiap perumahan.
“Saya meminta OPD terkait menyusun pendataan dan target penyelesaian sertifikasi fasum-fasos secara terukur. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Padang juga perlu di perkuat agar persoalan yang selama ini menghambat pembangunan dan pemanfaatan fasilitas perumahan dapat segera di selesaikan,” ujar Fadly.
Penyesuaian Tata Ruang dan Rumah Terjangkau MBR
Selain fasilitas publik, audiensi juga membedah potensi investasi properti dan penyesuaian regulasi tata ruang. Fokus utamanya menyasar aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) serta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Ketua Umum DPP APERSI Deddy Indrasetiawan mengapresiasi kebijakan tata ruang Pemko Padang yang dinilai realistis dan pro-investasi. Penyesuaian alokasi lahan memberi ruang gerak lebih luas bagi pengembang tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
“Alokasi LP2B Kota Padang ditetapkan sebesar 48,74 persen, lebih rendah dari target awal 87 persen dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan karakteristik Padang sebagai kota inti metropolitan,” jelas Deddy.
Ia menambahkan bahwa APERSI siap berdiri di barisan terdepan untuk menghadirkan rumah subsidi maupun non-subsidi yang aman di kantong. Asosiasi ini berkomitmen penuh membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mampu memiliki hunian sendiri.
Sinergi antara Pemko Padang dan APERSI diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan kota metropolitan yang inklusif. Melalui kerja sama ini, seluruh lapisan masyarakat Kota Padang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rumah impian yang nyaman dan legalitasnya terjamin.(ar)
