Padang, seriusnews.id – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, Irjen Pol Jawari, mulai memetakan persoalan pertambangan tanpa izin (PETI) yang marak di wilayah hukumnya. Ia menegaskan bahwa penanganan tambang ilegal membutuhkan pendekatan menyeluruh dan tidak bisa mengandalkan penegakan hukum semata.
Jawari menyampaikan pernyataan tersebut saat menggelar silaturahmi dan diskusi bersama awak media se-Sumatera Barat di Restoran Suasso, Kota Padang, Rabu (11/11/2026) pagi. Menurutnya, kasus pertambangan ilegal memiliki tingkat kerumitan tinggi sehingga kepolisian harus menggandeng berbagai pihak untuk merumuskan solusi tepat.
Sejak resmi menjabat sebagai Kapolda Sumbar, Jawari aktif menemui banyak pemangku kepentingan. Ia berdiskusi langsung dengan para pakar, pemerintah daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup, hingga perwakilan warga setempat.
“Saya melihat persoalan ini dari seluruh sudut pandang karena situasinya memang kompleks. Saat ini kami terus memetakan masalah dan menghimpun masukan, sebab penanganannya tidak bisa memakai satu cara saja,” ujar Jawari.
Mengurai Enam Sisi Masalah Tambang
Jawari mengibaratkan polemik pertambangan ilegal di Sumatera Barat layaknya sebuah kubus yang memiliki enam sisi. Kepolisian dan pemerintah wajib memeriksa seluruh sisi tersebut sebelum mengeksekusi kebijakan di lapangan.
Langkah kehati-hatian ini bertujuan mencegah munculnya konflik sosial baru di tengah masyarakat. Jika aparat langsung menutup tambang tanpa menyiapkan jalan keluar, warga yang kehilangan pekerjaan justru rentan menghadapi masalah ekonomi.
Opsi Legalisasi Jadi Prioritas
Salah satu terobosan yang kini masuk dalam kajian serius Polda Sumbar adalah legalisasi aktivitas pertambangan rakyat. Skema ini akan mengikuti mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Jawari menaruh perhatian besar pada aspek kesejahteraan warga sekitar lokasi tambang. Ia menyadari bahwa sebagian besar masyarakat menggantungkan nafkah harian mereka dari sektor pertambangan tersebut.
“Kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama kami. Salah satu langkah awal yang sedang kami rintis adalah proses legalisasi. Ketika statusnya sudah legal dan aturannya jelas, persoalan tambang ini pasti bisa kita selesaikan bersama,” tegasnya.
Kolaborasi Lintas Sektor
Selain mendorong aspek legalitas, Jawari memastikan bahwa penegakan hukum tetap berjalan tegas terhadap para pelanggar aturan. Namun, upaya penindakan hukum harus bergerak beriringan dengan perlindungan kelestarian alam dan pemberdayaan ekonomi warga.
Polda Sumbar terus mematangkan hasil pemetaan lapangan dan menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah dan aparat berharap mampu menciptakan tata kelola pertambangan yang aman, tertib, serta menyejahterakan rakyat Sumatera Barat.(ar)
