Pesisir Selatan, seriusnews.id – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menggelontorkan dana sebesar Rp7,2 miliar dari APBD 2026 untuk membangun saluran drainase di Kota Painan. Proyek ini membentang sepanjang 1,2 kilometer dari kawasan Kantor Inspektorat hingga saluran pembuangan Batang Painan.
Namun, proyek infrastruktur yang dikerjakan kontraktor CV Aiko Pratama Engineering tersebut kini menuai kritik tajam dari masyarakat setempat. Janji penanganan banjir yang menjadi tujuan awal pembangunan belum sepenuhnya terbukti di lapangan.
Warga Kota Painan menyuarakan kekecewaan mereka setelah hujan deras kembali memicu banjir pada Jumat, 9 Oktober 2026. Genangan air tampak meluap dan mengepung sejumlah titik vital, termasuk pemukiman kawasan Rawang Painan serta area sekitar Bundaran Tugu Ilyas Yakub.
Kondisi tersebut membuat warga mempertanyakan efektivitas pembangunan drainase yang menguras anggaran daerah dalam jumlah besar. Mereka menilai hasil pengerjaan di lapangan belum memberikan dampak positif bagi kenyamanan hidup sehari-hari.
Warga Desak Evaluasi Teknis dan Ketepatan Desain
Izar (54), warga Painan, menegaskan bahwa masyarakat mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperbaiki fasilitas umum. Meski demikian, ia berharap proyek miliaran rupiah ini membawa perubahan nyata, bukan sekadar memajang konstruksi beton bertulang di sepanjang jalan.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membiarkan uang rakyat menguap tanpa hasil yang optimal. Menurutnya, pemda wajib mengevaluasi fungsi saluran secara berkala sampai aliran air benar-benar mengalir lancar menuju pembuangan akhir.
Nada serupa disampaikan oleh Usman (61), warga Painan lainnya. Ia mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendengarkan aspirasi publik dan meninjau ulang aspek teknis di lapangan.
Usman menilai penanganan banjir tidak cukup hanya dengan mengeruk tanah atau memasang beton baru. Tim teknis harus memperhitungkan kapasitas saluran, kemiringan elevasi, daya tampung sungai, sedimentasi lumpur, serta dampak pasang surut air laut secara menyeluruh.
Menagih Janji Pengawasan dan Transparansi Pemerintah
Sebelumnya, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni telah meletakkan batu pertama pembangunan proyek ini pada 10 September 2026. Dalam acara peletakan batu pertama tersebut, ia menginstruksikan kontraktor agar bekerja sesuai spesifikasi teknis dan meminta Dinas PUPR mengawasi pengerjaan secara ketat.
Peringatan Bupati tersebut kini menjadi pegangan warga untuk menuntut keterbukaan informasi dari instansi terkait. Masyarakat berhak mengetahui kualitas beton, progres fisik pengerjaan, hingga kesesuaian sistem drainase dengan dokumen kontrak yang disepakati.
Hingga saat ini, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan, Jeperi, belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan warga. Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan transparan agar proyek ini benar-benar menyelesaikan masalah banjir secara permanen.(ar)
