Jakarta, seriusnews.id – Gelombang tuntutan publik agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka riwayat pendidikan serta dokumen ijazah mereka semakin menguat. Hingga Selasa (17/11/2026), sebuah petisi daring yang menyoroti isu tersebut telah mengumpulkan 21.418 tanda tangan terverifikasi di platform Change.org.
Seorang warga bernama Farida Octavia menginisiasi gerakan digital ini sejak Kamis (12/11/2026). Melalui petisinya, Farida menyampaikan tiga desakan konkret kepada para pemangku kepentingan di lembaga legislatif maupun penyelenggara pemilu.
Tiga Tuntutan Utama untuk DPR dan KPU
Pertama, Farida meminta pimpinan DPR RI mewajibkan transparansi penuh atas rekam jejak akademik seluruh anggota dewan. Kewajiban keterbukaan dokumen tersebut mencakup jenjang sekolah menengah hingga gelar pendidikan tinggi agar masyarakat dapat mengaksesnya secara bebas.
Kedua, ia mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama kementerian terkait untuk turun tangan. Lembaga negara tersebut harus memfasilitasi proses audit serta verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh legislator aktif secara independen dan terbuka.
Hasil dari verifikasi ulang itu pun wajib diumumkan kepada masyarakat luas tanpa ada bagian yang ditutup-tutupi. Langkah ini bertujuan memastikan tidak ada celah kecurangan administratif pada dokumen persyaratan wakil rakyat.
Ketiga, petisi ini menuntut kesadaran pribadi dari masing-masing anggota DPR RI. Para wakil rakyat didorong untuk berinisiatif memublikasikan salinan ijazah mereka secara sukarela demi membuktikan integritas diri.
Menguji Integritas dan Legitimasi Kebijakan
Tuntutan keterbukaan dokumen pendidikan ini berangkat dari posisi strategis anggota dewan sebagai pemegang mandat konstitusi. Selain menyusun undang-undang, para legislator juga memegang kendali langsung atas pengelolaan anggaran negara.
Farida menilai rekam jejak akademis dan kredibilitas pejabat publik merupakan syarat mutlak yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, anggota dewan tidak sepatutnya berlindung di balik alasan privasi pribadi untuk menyembunyikan dokumen kelulusan mereka.
Keterbukaan riwayat pendidikan justru menjadi bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus hukum kepada para pemilih. Masyarakat memiliki hak penuh untuk memastikan setiap perumus kebijakan memperoleh gelar akademis melalui prosedur yang jujur dan bebas dari praktik pemalsuan.
Menurut Farida, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi parlemen saat ini sedang berada di titik krusial. Apabila integritas akademis seorang wakil rakyat memicu keraguan publik, legitimasi produk undang-undang yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan.
Melalui langkah sukarela membuka dokumen pendidikan, para anggota dewan dapat memulihkan kembali marwah lembaga legislatif. Publik kini menanti respons nyata dari pimpinan parlemen serta KPU RI dalam menyikapi puluhan ribu suara yang mengalir lewat petisi tersebut.(ar)









