Andre Rosiade Beberkan 5 Perintah Prabowo Rombak Ekosistem Haji Nasional

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 4 Oktober 2026 - 16:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, membeberkan lima poin penting instruksi tersebut kepada publik di Jakarta, Minggu (4/10/2026).(poto: radarsumbar.com).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, membeberkan lima poin penting instruksi tersebut kepada publik di Jakarta, Minggu (4/10/2026).(poto: radarsumbar.com).

Jakarta, seriusnews.id – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi menyeluruh terkait pembenahan haji dan umrah demi melindungi jutaan jemaah Indonesia. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, membeberkan lima poin penting instruksi tersebut kepada publik di Jakarta, Minggu (4/10/2026).

Kepala Negara menegaskan perbaikan tata kelola ini harus berjalan nyata agar masyarakat merasakan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Andre menyebut seluruh jajaran kementerian serta lembaga terkait wajib menjalankan mandat ini secara serius di lapangan.

Poin pertama menargetkan penghapusan praktik kartel yang selama ini merugikan calon jemaah serta merusak persaingan usaha sehat. Pemerintah bertekad menutup ruang gerak monopoli bisnis demi menjaga mutu akomodasi, katering, serta tiket penerbangan.

Poin kedua menyoroti desakan audit forensik terhadap seluruh perputaran dana dan tata kelola keuangan haji nasional. Andre menegaskan langkah investigasi finansial ini bertujuan membongkar potensi kebocoran anggaran sehingga tidak ada lagi ruang bagi penyimpangan dana umat.

Baca Juga :  Kabar Baik! Perpanjang Pajak Kendaraan Kini Tak Wajib KTP Pemilik Asli

Poin ketiga menginstruksikan peninjauan ulang skema pembiayaan ibadah agar nilainya tetap rasional bagi kantong masyarakat luas. Evaluasi formulasi biaya tersebut tetap menjaga kesinambungan operasional fasilitas tanpa mengorbankan standar perlindungan jemaah selama di Tanah Suci.

Audit Forensik Keuangan Serta Pangkas Antrean Panjang Jemaah

Pemerintah juga membedah komposisi rasio pembiayaan 52:48 agar pembagian beban biaya menghasilkan keadilan jangka panjang. DPR memastikan kajian proporsi anggaran ini mengedepankan kemampuan ekonomi calon jemaah sekaligus ketahanan likuiditas dana kelolaan haji.

Poin keempat menggarisbawahi reformasi sistem antrean keberangkatan dengan mematok target masa tunggu rata-rata 14 tahun. Sistem baru ini wajib menutup celah praktik jual beli kuota dan memangkas manipulasi daftar tunggu di seluruh daerah.

Andre memperingatkan agar pengelola pendaftaran tidak mempermainkan nomor urut demi keuntungan kelompok atau pihak tertentu. Mekanisme antrean transparan akan menjamin masyarakat menerima jadwal keberangkatan secara adil tanpa kecurangan sistem.

Baca Juga :  Kebakaran Gudang PVC di Pluit Jakarta Utara, 14 Mobil Damkar Dikerahkan

Poin kelima memfokuskan pembenahan basis data calon jemaah secara terpadu sejak pendaftaran awal hingga jadwal kepulangan tiba. Akurasi data ini mempermudah pemantauan kesehatan, penanganan krisis, serta pemberian perlindungan maksimal bagi jemaah lansia.

Keseriusan pemerintah merambah rencana pembangunan Kampung Haji di Makkah guna memperkuat fasilitas akomodasi mandiri jemaah Indonesia. Fasilitas terintegrasi tersebut diharapkan mampu menekan biaya operasional penginapan sekaligus mengerek kenyamanan ibadah jemaah di Arab Saudi.

Perlindungan Menyeluruh Jemaah Menjadi Prioritas Utama Pemerintah Indonesia

Andre menegaskan langkah reformasi peribadatan ini pantang berhenti sebagai dokumen kebijakan di atas meja birokrasi semata. Seluruh instruksi harus menghadirkan hasil konkret berupa biaya wajar, jadwal pasti, serta transparansi pengelolaan dana jemaah.

Masyarakat berhak menikmati pelayanan berkualitas tinggi mengingat pengorbanan mereka menabung belasan tahun demi menunaikan rukun Islam kelima. Keberhasilan lima arahan ini diyakini bakal mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan ibadah haji nasional.(ar)

Berita Terkait

Megawati Sindir Bayaran Buzzer dan Usul DPR Buat Aturan Khusus
BNPB Catat 2.397 Bencana di Indonesia Hingga November 2026
Kemkomdigi Blokir 26.869 Konten Pornografi Anak hingga 2026
Hadapi Era AI, Kemnaker Siapkan 3 Strategi Lindungi Pekerja
Aturan Baru RUU Penyiaran: Akun Medsos Pribadi Bebas Izin KPI
PPPK Paruh Waktu Naik Status Penuh Waktu dan Berpeluang Ikut CPNS 2027
Pemerintah Buka CPNS November 2026 dan Angkat PPPK Penuh Waktu
Cara Cek Tilang ETLE Online dan Panduan Bayar Dendanya
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:47 WIB

Megawati Sindir Bayaran Buzzer dan Usul DPR Buat Aturan Khusus

Jumat, 20 November 2026 - 13:38 WIB

BNPB Catat 2.397 Bencana di Indonesia Hingga November 2026

Kamis, 19 November 2026 - 21:23 WIB

Kemkomdigi Blokir 26.869 Konten Pornografi Anak hingga 2026

Sabtu, 14 November 2026 - 13:44 WIB

Hadapi Era AI, Kemnaker Siapkan 3 Strategi Lindungi Pekerja

Selasa, 10 November 2026 - 17:11 WIB

Aturan Baru RUU Penyiaran: Akun Medsos Pribadi Bebas Izin KPI

Berita Terbaru

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, mengunjungi kampus PUtech di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2026).(poto: padangkita.com).

Pendidikan

Lulusan Saga Saja Plus Pariaman Langsung Bekerja di BUMN

Sabtu, 21 Nov 2026 - 15:59 WIB

Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD Kota Padang resmi mengetok palu kesepakatan ini dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang pada Jumat (20/11/2026).(poto: padangkita.com).

Pemerintahan

APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,8 Triliun, Ini Prioritas Utamanya

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:47 WIB