Sumatera Barat, seriusnews.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bergerak cepat menuntaskan berbagai proyek infrastruktur dana TKD di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Langkah percepatan ini memanfaatkan suntikan dana Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat dengan alokasi total mencapai Rp534,98 miliar.
Dari total dana tersebut, Pemprov Sumbar menyalurkan anggaran Rp258,45 miliar khusus melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang. Anggaran bernilai fantastis ini membiayai sebanyak 18 program strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun ini.
Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar memastikan sebagian besar paket pekerjaan fisik di lapangan sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Tim teknis terus memantau pergerakan proyek agar seluruh tahapan berjalan sesuai dengan perencanaan awal.
Data resmi hingga 31 Juli 2026 mencatat realisasi keuangan proyek infrastruktur dana TKD ini sudah menembus angka Rp20 miliar lebih. Angka penyerapan anggaran tersebut setara dengan 8,06 persen dari total pagu dana yang tersedia.
Sementara itu, realisasi fisik pekerjaan di lapangan kini sudah menunjukkan angka kemajuan yang cukup menggembirakan. Para kontraktor pelaksana telah menyelesaikan pengerjaan fisik proyek dengan capaian rata-rata menyentuh 20,53 persen.
Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar Armizoprades menyampaikan laporan capaian kinerja jajarannya secara terbuka di Kota Padang pada Jumat, 7 Agustus 2026. Pihaknya terus mendorong kontraktor pelaksana di lapangan agar menjaga ritme kerja secara konsisten.
Alokasi Anggaran Terbesar Fokus Pembangunan Jalan Provinsi
Pemerintah daerah memfokuskan penggunaan dana ini untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat Sumatera Barat. Kebijakan ini menyasar pembenahan fasilitas publik yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian warga lokal.
Program kerja tersebut mencakup peningkatan sistem penyediaan air minum serta pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh. Selain itu, petugas juga mengerjakan sistem drainase perkotaan untuk mencegah risiko genangan air.
Pemerintah daerah mengalokasikan porsi anggaran paling besar untuk membiayai perbaikan dan penataan jaringan jalan provinsi. Sektor jalan dan jembatan mendapat porsi prioritas demi memperlancar mobilitas barang maupun jasa antar wilayah.
Dinas BMCKTR mengucurkan dana sebesar Rp104,39 miliar khusus untuk kegiatan rehabilitasi jalan provinsi di berbagai titik. Pihaknya juga menyediakan anggaran Rp49,03 miliar untuk mendukung kegiatan rekonstruksi jalan provinsi.
Pemerintah provinsi juga mengalokasikan anggaran Rp28,68 miliar untuk membiayai proyek penggantian jembatan yang rusak. Selain itu, proyek pembangunan jembatan baru mendapatkan kucuran dana sebesar Rp26,73 miliar.
Pemerintah daerah melengkapi program ini dengan pengadaan Jembatan Bailey senilai Rp14,20 miliar sebagai langkah antisipasi emergency. Petugas juga menyiapkan dana pemeliharaan rutin jalan provinsi sebesar Rp15,85 miliar.
Target Penyelesaian Seluruh Pekerjaan Fisik Desember 2026
Armizoprades menegaskan pelaksanaan pengerjaan fisik di lapangan saat ini masih berjalan aman sesuai jadwal baku. Pihaknya memastikan capaian persentase yang ada mencerminkan progres pengerjaan yang wajar dan terukur.
Capaian fisik yang berada pada kisaran 20 persen sama sekali bukan menandakan adanya keterlambatan pekerjaan. Setiap paket proyek wajib melalui prosedur administrasi, tahapan pengadaan, serta proses teknis yang terikat aturan hukum.
Dinas BMCKTR menyatakan rasa optimistis yang tinggi terhadap penyelesaian seluruh pengerjaan fisik di lapangan. Pihaknya menargetkan seluruh rangkaian proyek infrastruktur dana TKD rampung secara sempurna pada Desember 2026 mendatang.
Pelaksanaan proyek infrastruktur jalan dan jembatan ini berpotensi menimbulkan sedikit gangguan pada kelancaran arus lalu lintas. Beberapa titik lokasi pengerjaan proyek mengalami penyempitan jalur yang memicu perlambatan laju kendaraan warga.
Armizoprades memohon pengertian serta dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat selama proses konstruksi berlangsung. Kerja sama warga sangat membantu kelancaran petugas dalam menuntaskan pembangunan tepat waktu.
Pemerintah provinsi menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang muncul di sepanjang jalur pengerjaan proyek. Gangguan lalu lintas sementara ini merupakan konsekuensi logis dari percepatan pembangunan infrastruktur demi kepentingan bersama.(ar)
