Sumatera Barta, seriusnews.id – Percepatan rehabilitasi pascabencana Sumatera terus menjadi fokus pemerintah dalam pemulihan wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mendorong kementerian dan lembaga mempercepat administrasi serta pelaksanaan program agar masyarakat segera menerima manfaat pemulihan.
Pemerintah menggerakkan seluruh instansi terkait untuk mempercepat proses birokrasi dan penyaluran anggaran. Satuan tugas menilai warga terdampak sudah terlalu lama menunggu pemulihan pascabencana sehingga semua pihak harus mempercepat kerja di lapangan.
Satgas PRR Dorong Percepatan Pengajuan Anggaran Kementerian
Satgas PRR Pascabencana Sumatera meminta kementerian dan lembaga segera mengajukan proposal anggaran ke Kementerian Keuangan. Mereka juga meminta instansi yang masih menyusun dokumen agar segera menyelesaikan proses administrasi tanpa penundaan.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah ingin mempercepat seluruh proses pemulihan. Ia menekankan masyarakat terdampak sudah menunggu terlalu lama untuk kembali menjalani kehidupan normal.
Ia meminta kementerian tidak menunda pengajuan maupun pelaksanaan program. Ia juga menegaskan bahwa percepatan anggaran harus berjalan bersamaan dengan pelaksanaan di lapangan.
Anggaran Pemulihan Mulai Mengalir ke Sejumlah Instansi
Sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan. Instansi tersebut meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemerintah mendorong seluruh instansi tersebut segera menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah juga meminta kementerian yang sudah menerima anggaran untuk langsung mengeksekusi kegiatan tanpa menunggu proses tambahan.
Sementara itu, kementerian yang masih menyusun program diminta segera menyelesaikan proposal agar proses pencairan dapat berjalan lebih cepat. Pemerintah menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
Satgas Perkuat Pengawasan Lewat Koordinasi Wilayah
Satgas PRR meminta setiap kementerian dan lembaga menyerahkan rincian kegiatan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran. Langkah ini juga bertujuan mencegah tumpang tindih dengan program pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Satgas juga menggelar rapat koordinasi harian atau daily brief untuk memantau perkembangan pelaksanaan program. Dalam forum itu, pemerintah mengevaluasi setiap hambatan dan langsung mencari solusi agar program tetap berjalan sesuai jadwal.
Selain itu, Satgas menyiapkan koordinator wilayah di tiga provinsi tersebut. Koordinator ini akan memantau pelaksanaan program, mengevaluasi progres, dan memperkuat pengawasan di lapangan.
Pemerintah menjalankan program ini berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028. Dokumen tersebut menjadi acuan utama seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Melalui percepatan ini, pemerintah menargetkan warga terdampak segera memperoleh hunian layak, infrastruktur yang kembali berfungsi, serta layanan dasar yang lebih baik.
Pemerintah juga mendorong pemulihan agar masyarakat dapat membangun kembali kehidupan mereka dengan lebih cepat dan stabil.(ar)
