Padang, seriusews.id – Tim Penegakan Hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumatera Barat menangkap sebuah kapal pengangkut BBM subsidi di perairan Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Petugas patroli menyergap kapal jenis Self Propelled Oil Barge (SPOB) bernama Tello Cemerlang karena diduga menyelewengkan distribusi bahan bakar.
Personel kapal patroli KPC Mandeh III-2006 menyergap kapal tanker kecil tersebut pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 23.00 WIB. Saat memeriksa muatan kapal, petugas menemukan sekitar 80 kiloliter (KL) bahan bakar minyak bersubsidi siap edar.
Penyelidik mengungkap bahwa pasokan energi itu seharusnya masuk ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Siberut. Namun, para pelaku justru membelokkan jalur distribusi untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka menyalurkan langsung BBM subsidi tersebut kepada para pengepul dan pelaku usaha di Kepulauan Mentawai.
Penyidik Jerat Pelaku Ancaman Denda Rp60 Miliar
Direktur Polairud Polda Sumbar, AKBP Ibnu Bagus Santoso, menjelaskan bahwa penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan intensif di jalur laut. Petugas langsung menyita kapal SPOB Tello Cemerlang beserta seluruh muatan bahan bakarnya sebagai barang bukti penyidikan.
“Kapal tersebut di duga mengangkut sekitar 80 KL BBM bersubsidi yang pendistribusiannya tidak sesuai peruntukan. Saat ini, kami telah mengamankan kapal beserta muatannya untuk proses penyidikan lebih lanjut,” tegas AKBP Ibnu dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Ia memastikan jajaran Ditpolairud Polda Sumbar terus memperketat patroli perairan di seluruh wilayah hukum Sumatera Barat. Langkah tegas ini bertujuan memutus mata rantai mafia migas yang merugikan keuangan negara serta merampas hak masyarakat kecil.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, penyidik menjerat para terduga pelaku menggunakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Aturan tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pasal ini mengatur ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun serta denda paling banyak Rp60 miliar.
Polisi Perketat Pengawasan Distribusi Energi Kepulauan
Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menegaskan komitmen kepolisian dalam mengawal penyaluran energi bersubsidi agar tepat sasaran. Wilayah kepulauan seperti Mentawai sangat bergantung pada pasokan BBM untuk menggerakkan roda ekonomi nelayan dan transportasi warga.
“BBM bersubsidi merupakan kebutuhan masyarakat yang pendistribusiannya telah pemerintah atur secara ketat. Kami mengimbau seluruh pihak agar tidak melakukan praktik penyelewengan karena perbuatan itu sangat merugikan rakyat dan negara,” ujar Kombes Pol Susmelawati.
Kepolisian juga mengajak masyarakat pesisir untuk aktif melapor jika melihat transaksi mencurigakan di pelabuhan maupun tengah laut. Laporan cepat dari warga sangat membantu petugas membongkar jaringan penimbun bahan bakar bersubsidi, baik melalui jalur darat maupun perairan.
Hingga saat ini, penyidik Ditpolairud Polda Sumbar masih memeriksa secara maraton sejumlah awak kapal dan pihak yang diamankan saat operasi penyergapan. Kepolisian juga menjadwalkan pemanggilan beberapa saksi kunci guna mengusut tuntas aktor intelektual di balik penyelewengan puluhan ton BBM tersebut.(ar)









